Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Disdikbud Sukabumi Gandeng Aparat Wilayah

seputarankita.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah Usia Sekolah (ATSUS). Berdasarkan hasil pendataan hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 2.400 anak masuk dalam kategori tersebut.

Jumlah itu menjadi perhatian pemerintah daerah karena setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Kepala Disdikbud Kota Sukabumi, Novian Restiadi, mengatakan angka ATSUS masih bersifat dinamis. Jumlahnya dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi di lapangan, termasuk apabila anak yang sebelumnya berhenti sekolah kembali melanjutkan pendidikan.

Menurutnya, penyebab anak tidak bersekolah cukup beragam. Persoalan ekonomi bukan satu-satunya faktor, melainkan juga kondisi keluarga, lingkungan sosial, kenakalan remaja hingga kebiasaan bekerja sejak usia sekolah.

“Faktor penyebabnya banyak, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, kebiasaan dan faktor lainnya. Karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan dengan melihat kondisi masing-masing anak,” kata Novian, Rabu (18/11/2026).

Untuk memastikan penanganan tepat sasaran, Disdikbud akan melakukan verifikasi dan validasi data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sistem informasi Kemendikbudristek serta Sadajabar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Melalui pemadanan data berbasis nama dan alamat atau by name by address, pemerintah dapat mengidentifikasi anak yang tidak bersekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan.

Data tersebut selanjutnya akan diperiksa langsung di lapangan dengan melibatkan RT, RW dan aparat kewilayahan. Langkah ini diperlukan agar pemerintah mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus menentukan bentuk pendampingan yang sesuai.

Novian menjelaskan, penanganan ATSUS tidak cukup dilakukan melalui pendataan administratif. Pendekatan persuasif kepada anak dan keluarga menjadi bagian penting untuk membangun kembali motivasi belajar.

Dalam pelaksanaannya, Disdikbud akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial serta unsur Dalduk KBP3. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membantu menangani anak yang menghadapi persoalan keluarga, tekanan ekonomi maupun kondisi sosial lainnya.

BACA JUGA:  Wali Kota Sukabumi: Kami Butuh SDM Petarung

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah dukungan bagi anak yang ingin kembali bersekolah, tetapi terkendala kebutuhan perlengkapan pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu, sedangkan biaya operasional sekolah didukung melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain pendidikan formal, tersedia jalur pendidikan nonformal bagi anak yang mengalami kesulitan kembali ke sekolah reguler.

Pilihan tersebut mencakup Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program Paket A, Paket B dan Paket C. Skema ini memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap melanjutkan pendidikan dengan pola pembelajaran yang lebih fleksibel.

“Kalau memang tidak bisa masuk pendidikan formal, masih ada pendidikan nonformal. Ada Paket A, B maupun C. Kita punya kewajiban mendorong agar anak-anak tersebut tetap mendapatkan pendidikan,” ujarnya.

Disdikbud juga mulai mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui Sadajabar. Sistem tersebut memiliki dukungan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dapat membantu mengarahkan anak menuju PKBM terdekat berdasarkan data alamat tempat tinggal.

Novian menilai tantangan terbesar dalam mengembalikan anak ke bangku pendidikan adalah membangun kembali keinginan belajar, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa bekerja dan merasa nyaman dengan aktivitas tersebut.

Karena itu, pendataan akan dilanjutkan dengan penjangkauan langsung serta pendampingan sesuai persoalan yang dihadapi masing-masing anak.

Melalui koordinasi lintas sektor, pemutakhiran data dan penyediaan alternatif pendidikan, Disdikbud Kota Sukabumi berharap jumlah anak tidak sekolah dapat ditekan. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.(Bim)

Penulis dan Editor: