seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang berlandaskan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Penegasan tersebut disampaikan usai pelantikan dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, di Balai Kota Sukabumi. Pada Senin (1/11/2026).
Menurut Ayep, rotasi dan penyegaran jabatan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari penataan organisasi dan penerapan sistem merit dalam birokrasi. Ia menjelaskan, seorang pejabat pada prinsipnya tidak diperbolehkan menduduki jabatan yang sama lebih dari lima tahun, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam arahannya kepada para pejabat yang dilantik, Wali Kota menekankan pentingnya membangun birokrasi eksekutif yang mampu menjadi contoh bagi masyarakat. “Jabatan-jabatan tidak boleh di atas lima tahun, harus terus berganti. Kalaupun ada kekhususan, harus ada izin dari BKN,” ujar Ayep.
Ayep mengatakan, pembenahan birokrasi merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal itu juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencegah praktik korupsi. Ia meminta seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi menjalankan tugas secara benar, jujur, amanah, dan adil. Menurutnya, anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. “Anggaran yang ada ini tidak boleh hilang, tidak boleh ada yang fiktif dan tidak boleh tidak transparan,” katanya.
Ia secara khusus mengingatkan agar tidak ada praktik pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Ayep menegaskan aparatur tidak boleh membuat laporan perjalanan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Jangan tidak berangkat, tetapi ditulis berangkat. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Selain pembenahan administrasi dan tata kelola anggaran, evaluasi terhadap kinerja pejabat juga akan terus dilakukan. Evaluasi tersebut, kata Ayep, dilaksanakan berdasarkan sistem merit dan pencapaian indikator kinerja pada masing-masing perangkat daerah.
Setiap dinas memiliki target dan indikator kinerja yang harus dipenuhi. Apabila capaian kinerja tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pejabat terkait akan menjalani evaluasi. “Pasti ada evaluasi karena sistem merit. Dari masing-masing kedinasan ada target dan KPI. Kalau tidak memenuhi nilai yang ditetapkan, pasti ada evaluasi,” ujarnya.
Evaluasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap pejabat eselon II. Sementara pejabat yang telah menduduki jabatan yang sama dalam waktu lama akan mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk apabila terdapat kebutuhan khusus yang memerlukan persetujuan BKN.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa masih akan ada penataan jabatan pada awal tahun 2027, menyusul adanya sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun. Untuk tahun 2026, Ayep mengisyaratkan pelantikan yang baru dilakukan menjadi salah satu penataan jabatan terakhir.
Di sisi lain, Ayep menegaskan bahwa sanksi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif dan sesuai aturan. Ia menyebut telah menandatangani sejumlah keputusan terkait sanksi kepegawaian, termasuk sanksi penurunan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut, menurutnya, dilakukan berdasarkan hasil kerja Inspektorat tanpa adanya intervensi. “Tidak ada intervensi dari mana-mana. Objektif berdasarkan kerja Inspektorat,” katanya.
Sementara bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang melakukan pelanggaran berat, terdapat kemungkinan kontraknya tidak diperpanjang setelah masa kontrak berakhir. Ayep menegaskan seluruh langkah penataan dan pembenahan tersebut dilakukan untuk membangun birokrasi Pemerintah Kota Sukabumi yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Selain persoalan birokrasi, Wali Kota juga menyinggung pentingnya perhatian terhadap masa depan generasi muda. Ia mengaku telah meminta para lurah untuk memastikan tidak ada anak di Kota Sukabumi yang putus sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Apabila ditemukan anak yang berhenti sekolah, pemerintah daerah diharapkan segera melakukan intervensi dan mencari solusi bersama pihak terkait. “Tidak boleh satu pun ada yang putus sekolah, SD, SMP, SMA. Kalau ada yang berhenti, segera kasih tahu. Kita harus intervensi,” ujarnya.
Melalui pembenahan birokrasi dan peningkatan perhatian terhadap pelayanan masyarakat, Ayep berharap Pemerintah Kota Sukabumi dapat menghadirkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa aparatur di lingkungan eksekutif harus mampu membuktikan komitmen tersebut melalui pelaksanaan tugas yang berpegang pada prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan.(Bim)





