Daerah  

Tak Hanya Industri, Revisi RTRW Sukabumi Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian

Tak Hanya Industri, Revisi RTRW Sukabumi Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian

seputarankita.com – Pemerintah Kota Sukabumi memasukkan wilayah Cikundul sebagai kawasan peruntukan industri baru dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian arah pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan wilayah sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan sektor pertanian.

Penambahan kawasan Cikundul melengkapi rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Sukaraja yang telah masuk dalam perencanaan sebelumnya. Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan alternatif lokasi pengembangan kegiatan industri melalui pengaturan tata ruang yang lebih terarah.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Weny Sulistyo, menjelaskan bahwa kawasan peruntukan industri memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan industri pada umumnya. Dalam kawasan tersebut, aktivitas industri tidak harus mendominasi seluruh wilayah karena masih dimungkinkan adanya permukiman maupun fasilitas pendidikan sesuai ketentuan tata ruang.

Hal itu disampaikannya pada Selasa (3/11/2026), saat menjelaskan perkembangan pembahasan revisi RTRW yang kini telah memasuki tahap penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Menurut Weny, pembahasan regulasi tersebut masih dilakukan bersama tim DPRD dan bagian hukum. Raperda revisi RTRW dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis mendatang.

Meski demikian, penetapan regulasi diperkirakan belum dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Pasalnya, masih terdapat tahapan pengajuan dan evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang harus dilalui.

Selain mengatur pengembangan kawasan industri, revisi RTRW juga memuat penyesuaian kebijakan perlindungan lahan pertanian. Salah satunya berkaitan dengan target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang disesuaikan dengan ketentuan Kementerian ATR.

Untuk daerah dengan karakteristik wilayah relatif kecil, target LP2B ditetapkan sebesar 65 persen atau sekitar 697,38 hektare dari total 1.259 hektare lahan sawah. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keberadaan lahan pertanian agar tidak terus berkurang akibat perkembangan pembangunan.

BACA JUGA:  Ketahuan BPK, Karyawan RSUD Bunut Harus Kembalikan Rp9,1 Miliar

Penyesuaian juga dilakukan terhadap pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam revisi tersebut, tipologi RTH diperluas melalui konsep Indonesia Biru yang mencakup sungai, saluran irigasi, embung, hingga kolam retensi.

Weny menyebutkan, pemenuhan ruang terbuka hijau juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan ruang secara vertikal dan pembangunan taman di atas bangunan atau rooftop garden. Pendekatan tersebut menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan RTH di tengah keterbatasan lahan perkotaan.

Sementara itu, ketentuan penyediaan fasilitas lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam pengaturan pemanfaatan ruang. Pengembang perumahan diwajibkan menyediakan RTH dengan pola 18+2. Begitu pula kawasan perkantoran dan pertokoan yang harus dilengkapi taman maupun ruang terbuka.

Melalui revisi RTRW ini, Pemerintah Kota Sukabumi berupaya mengatur arah pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan industri, perlindungan lahan pertanian, serta ketersediaan ruang terbuka hijau.

Penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman pemanfaatan ruang yang lebih terencana sekaligus memberikan kepastian terhadap peruntukan lahan di wilayah Kota Sukabumi.(Bim)

Penulis dan Editor: