seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menekankan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Menurutnya, optimalisasi pajak tidak boleh memberatkan masyarakat dan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat memimpin rapat koordinasi implementasi optimalisasi pajak daerah di Rumah Dinas Wali Kota Sukabumi, Minggu, 4 Januari 2026.
Ayep menyatakan pajak daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Namun demikian, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Optimalisasi pajak daerah harus adil, memberikan kepastian hukum, serta tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Andang Tjahjandi. Hadir pula jajaran BPKPD, serta OPD terkait.
Selain itu forum juga evaluasi realisasi pajak daerah, penguatan pengawasan internal, serta pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak.
Ayep juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam mencegah praktik pungutan liar.
“Saya tidak akan mentolerir aparatur yang melakukan pungutan liar apapun bentuknya. Jika ditemukan ada seperti itu akan ditindak tegas, ” ujarnya.
Seluruh proses pemungutan pajak daerah harus bersih dan sesuai aturan, tambahnya.
Dia berharap, pengelolaan pajak daerah yang berkeadilan dan berkepastian hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan Kota Sukabumi. UM
