seputarankita.com- — Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki turun langsung meninjau distribusi bantuan pangan beras bagi masyarakat di sejumlah kelurahan, Rabu (9/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersebut benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Lokasi yang dikunjungi Ayep Zaki meliputi Kelurahan Sukakarya, Karang Tengah, dan Cisarua. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Ketua IPSM, serta sejumlah pejabat terkait.
Bantuan pangan tersebut merupakan program pemerintah melalui Perum Bulog yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Alokasi bantuan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama tiga bulan.
Ayep Zaki menegaskan, proses distribusi tidak cukup hanya memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga harus dibarengi dengan pengawasan dan evaluasi terhadap data penerima.
Menurutnya, masih terdapat kemungkinan masyarakat yang sebelumnya memperoleh bantuan namun kini tidak lagi tercatat sebagai penerima. Kondisi tersebut, kata dia, perlu segera ditindaklanjuti melalui pemutakhiran data.
Ia meminta Dinas Sosial bersama perangkat terkait melakukan perbaikan data berdasarkan desil kesejahteraan sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
“Data harus terus diperbaiki dan dimutakhirkan. Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan,” tegas Ayep Zaki.
Selain bantuan pangan, Wali Kota juga mendorong penguatan sistem pendataan masyarakat secara digital melalui Sukasai. Menurutnya, integrasi data menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan kebijakan pemerintah.
Data yang akurat, lanjut Ayep Zaki, akan membantu pemerintah dalam menentukan berbagai bentuk intervensi, mulai dari penanganan kemiskinan, stunting, hingga persoalan sosial lainnya.
“Dengan data yang baik, kita bisa menentukan siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang membutuhkan pelatihan, dan siapa yang perlu mendapatkan intervensi pemberdayaan,” ujarnya.
Ayep Zaki juga menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan program bantuan sosial. Pemerintah perlu menyentuh persoalan mendasar, salah satunya pengangguran.
Masyarakat usia produktif, khususnya mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun dan belum memiliki pekerjaan, menurutnya perlu didata secara lebih serius.
Pendataan tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk mengarahkan masyarakat pada berbagai peluang kerja, baik di tingkat lokal, domestik maupun sebagai pekerja migran. Selain itu, mereka juga dapat diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Yang terpenting untuk menyelesaikan kemiskinan adalah menyelesaikan pengangguran. Harus ada kerja sama, sehingga masyarakat dapat bekerja dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, perangkat daerah, dan masyarakat dapat diperkuat agar program bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi.
