seputarankita.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang paling mendesak.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban Bupati disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di ruang sidang DPRD, Senin (7/9/2026).
Asep Japar mengatakan, perubahan APBD menjadi langkah penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi keuangan daerah selama tahun berjalan.
Pemkab Sukabumi, kata dia, terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan,” ujar Asep Japar.
Berbagai strategi disiapkan, mulai dari pemutakhiran basis data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, percepatan digitalisasi, hingga optimalisasi aset daerah dan BUMD.
Meski demikian, Bupati menegaskan peningkatan pendapatan daerah tidak boleh menambah beban masyarakat maupun dunia usaha.
Di sisi lain, Pemkab Sukabumi juga menghadapi tantangan berupa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 yang berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus kembali menentukan program pembangunan yang menjadi prioritas.
“Tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Belanja daerah pun diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan percepatan program pembangunan prioritas.
Selain itu, Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengantisipasi bencana alam, kondisi darurat, serta kebutuhan mendesak lainnya.
Asep Japar menegaskan pembahasan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPRD untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
