seputarankita.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi prestasi yang membanggakan karena merupakan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Capaian ini dinilai sebagai cerminan dari kualitas tata kelola keuangan daerah yang terus terjaga dan semakin baik dari tahun ke tahun.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama jajaran pimpinan DPRD menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja secara konsisten dalam mengelola keuangan daerah sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab, ” kata Budi, Ranu, 10 Juni 2026.
Hasil tersebut ujarnya, tidak hanya menjadi indikator keberhasilan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.
DPRD juga menilai capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi yang selama ini terjalin antara eksekutif dan legislatif. Kolaborasi yang baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengawasan menjadi salah satu faktor yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Atas pencapaian tersebut, DPRD berharap seluruh perangkat daerah dapat terus mempertahankan integritas dan meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugasnya.
Opini WTP yang kembali diraih diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan prestasi yang terus berlanjut ini, Kabupaten Sukabumi kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UM
