seputarankita.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan kritik tajam terkait struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Daerah se-Jawa Barat. Ia menilai, dominasi jabatan struktural yang bersifat administratif saat ini justru menghambat efektivitas pengawasan proyek-proyek infrastruktur di lapangan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur dalam agenda Silaturahmi bersama Kepala Daerah se-Jawa Barat yang digelar di Halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (30/3/2026).
Pria yang akrab disapa Kang Dedi ini menyoroti adanya jurang pemisah (ketimpangan) antara jumlah aparatur di balik meja dengan tenaga teknis yang terjun langsung ke lapangan. Menurutnya, lemahnya pelaksanaan pembangunan sering kali berakar dari kurangnya SDM teknis yang kompeten untuk mengawal pekerjaan fisik.
“Kita butuh pembenahan sistem. Saat ini masih terjadi dominasi aparatur administratif, sementara tenaga teknis di lapangan sangat terbatas. Dampaknya, pengawasan pembangunan, khususnya infrastruktur, menjadi tidak maksimal,” ujar Dedi Mulyadi di hadapan para Bupati dan Wali Kota.
Ke depan, ia berkomitmen untuk mendorong penguatan peran tenaga teknis agar setiap rupiah anggaran pembangunan berdampak nyata dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Senada dengan arahan Gubernur, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang hadir dalam pertemuan tersebut, sepakat bahwa birokrasi harus keluar dari zona nyaman administratif. Bobby menekankan bahwa pesan utama dari pertemuan di Gedung Sate adalah urgensi pelayanan publik berbasis aksi.
“Pesan Gubernur sangat jelas: keberhasilan pembangunan itu tidak diukur dari pernyataan atau narasi pejabat, melainkan dari apa yang dirasakan langsung oleh warga. Kita harus memperbanyak aksi nyata di lapangan,” tegas Bobby.
Pertemuan ini juga menjadi momentum koordinasi terkait agenda strategis daerah, termasuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Gubernur menyatakan optimismenya bahwa program pembangunan tahun anggaran ini dapat dituntaskan dengan baik, asalkan reformasi birokrasi berjalan beriringan dengan penguatan kinerja teknis.
Acara silaturahmi ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar, Sekretaris Daerah Jabar, serta jajaran kepala daerah dan ASN dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.(Bim)
