seputarankita.com – Pemerintah Kota Sukabumi mencatat realisasi belanja daerah mencapai Rp169,75 miliar hingga akhir Februari 2026.
Dari total tersebut, porsi terbesar terserap untuk belanja barang dan jasa yang mencapai Rp84,02 miliar.
Gambaran tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan operasional pemerintahan di awal tahun anggaran.
Data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menunjukkan, selain belanja barang dan jasa, alokasi signifikan juga terjadi pada belanja pegawai sebesar Rp73,53 miliar.
Sementara itu, belanja hibah tercatat Rp9,59 miliar dan belanja modal sebesar Rp2,59 miliar yang digunakan untuk pengadaan aset serta mendukung pembangunan.
Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni, menyampaikan bahwa realisasi belanja tersebut berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah.
Hingga 28 Februari 2026, pendapatan daerah telah mencapai Rp227,77 miliar.
“Pendapatan didominasi dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp148,51 miliar, disusul pajak daerah Rp19,35 miliar, serta berbagai sumber lain seperti retribusi dan pendapatan sah lainnya,” ujarnya, Rabu, 25 Maret 2026.
Rincian pajak daerah meliputi pajak reklame Rp281,6 juta, pajak air tanah Rp90,5 juta, PBB-P2 Rp672,1 juta, dan BPHTB Rp2,49 miliar.
Selain itu, terdapat kontribusi dari opsen PKB sebesar Rp3,80 miliar dan opsen BBNKB Rp1,74 miliar. Pendapatan dari retribusi BLUD dan non-BLUD tercatat Rp5,69 miliar, serta lain-lain PAD yang sah mencapai Rp54,20 miliar.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah mengalami kenaikan sekitar 16,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Adapun saldo kas umum daerah hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp75,43 miliar sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah di awal tahun anggaran. UM
