Daerah  

Wali Kota Sukabumi Dorong Pembenahan Data Desil dan Penurunan Pengangguran

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki memerintahkan jajarannya untuk untuk memperbaiki data desil dan penurunan angka pengangguran / FT: UM

seputarankita.com – Pemerintah Kota Sukabumi terus membenahi akurasi data masyarakat sebagai dasar penyaluran bantuan sekaligus penyusunan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran.

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting memastikan data masyarakat di tingkat kelurahan sesuai kondisi faktual. Sementara penetapan desil tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

“Kita tidak bisa memindahkan desil-desil ini karena yang menentukan adalah Kementerian Sosial pusat. Kita hanya memberikan data. Tapi datanya harus akurat,” tegas Ayep, usai melantik Pejabat Tinggi Pratama, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pemutakhiran data telah menemukan perubahan cukup signifikan di sejumlah wilayah. Bahkan, dalam satu kelurahan terdapat sekitar 140 hingga 150 data warga yang berubah.

Selain persoalan data, Pemkot Sukabumi juga memfokuskan perhatian pada pendidikan dan pengangguran. Pemerintah menyiapkan program Paket A, B dan C bagi masyarakat yang belum memiliki ijazah pendidikan dasar dan menengah.

Ayep juga meminta perangkat daerah mencegah anak putus sekolah sejak dini agar dapat segera dilakukan intervensi.

Di sektor ketenagakerjaan, Pemkot Sukabumi mengalokasikan anggaran perubahan untuk program pekerja migran dengan sasaran sekitar 100 orang. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya membuka peluang kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Tahun ini dalam perubahan ada anggaran untuk pekerja migran sampai 100 orang. Pesertanya bebas siapa saja, silakan daftarkan,” ujarnya.

Ayep menegaskan, program penanganan pengangguran akan dilanjutkan pada 2027. Ia meminta anggaran di bidang ketenagakerjaan memiliki indikator keberhasilan yang terukur, termasuk jumlah masyarakat yang berhasil mendapatkan pekerjaan.

“Anggaran Disnaker ini harus jelas, misalnya anggarannya sekian miliar, harus berapa orang yang bekerja, baik bekerja sebagai pekerja migran maupun domestik,” jelasnya.

Ia pun meminta seluruh kepala perangkat daerah menunjukkan kinerja nyata dan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif.

BACA JUGA:  Rakorwil Sukabumi 2025 Bahas Optimalisasi PAD dan Efisiensi Anggaran

“Perlihatkan kerja. Jangan sampai disimpan, tidak kerja,” tegas Ayep.

Penulis dan Editor: