seputarankita.com – DPRD Kota Sukabumi menyoroti legalitas acara musik di Lapang Merdeka yang dinilai bertentangan dengan Perwal No 4 Tahun 2017. Anggota DPRD, Danny Ramdhani, menegaskan bahwa Pasal 3 ayat 2 Perwal itu secara jelas melarang pembangunan panggung hiburan di lokasi tersebut, baik untuk kegiatan komersial maupun non-komersial.
“Kalau revisi sudah dilakukan, mana buktinya? Publikasikan secara resmi. Kami butuh kepastian, baik dari sisi hukum maupun teknis,” ujarnya, Senin, 5 Mei 2025. Ia meminta Pemkot bersikap transparan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, sebelumnya menyatakan bahwa Perwal sudah direvisi dan kini memperbolehkan kegiatan musik di Lapang Merdeka, khusus untuk agenda pemerintah. Namun hingga kini, belum ada dokumen resmi yang dipublikasikan kepada publik.
Danny juga menekankan pentingnya pengaturan teknis dalam Perwal baru, mencakup mekanisme perizinan, retribusi sewa, serta tanggung jawab atas kerusakan fasilitas. Menurutnya, regulasi tak cukup hanya tertulis, tapi harus dilaksanakan secara akuntabel dan konsisten.
Ia juga mengingatkan bahwa Lapang Merdeka adalah ruang terbuka publik yang fungsinya harus dijaga. Komersialisasi berlebihan bisa mengganggu kenyamanan warga dan merusak fasilitas umum jika tak diatur dengan baik.
Hingga berita ini diturunkan, Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi belum memberikan klarifikasi resmi soal revisi Perwal. Publik pun masih menanti kejelasan dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan event di ruang publik tersebut. UM
