seputarankita.com – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-2 Tahun Sidang 2026 dengan fokus pada penguatan arah pembangunan daerah sekaligus evaluasi kinerja pemerintah, Selasa, 31 Maret 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali bersama Wakil Ketua II H. Usep, dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar, Wakil Bupati Andreas, unsur Forkopimda, anggota dewan, serta perangkat daerah.
Paripurna ini memuat tiga agenda utama, yakni penyampaian hasil reses ke-1 tahun 2026, pemaparan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk RKPD 2027, serta penyampaian Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.
Hasil reses yang dilaksanakan pada awal Februari menjadi sorotan utama. Budi Azhar menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun dari seluruh daerah pemilihan mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan ekonomi daerah.
Seluruh fraksi menyampaikan laporan reses sebagai bentuk akuntabilitas politik sekaligus kontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Dari hasil tersebut, DPRD merumuskan pokok-pokok pikiran sebagai dokumen strategis yang akan menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan RKPD 2027. Pokir ini disebut sebagai representasi aspirasi masyarakat yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah.
Dokumen tersebut secara resmi diserahkan kepada Bupati Sukabumi untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang.
Di sisi lain, Bupati Sukabumi menyampaikan Nota Pengantar LKPJ 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Penyampaian ini sekaligus menjadi awal dari proses evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.
DPRD telah menetapkan tahapan pembahasan LKPJ yang akan dimulai awal April melalui pendalaman di tingkat komisi bersama perangkat daerah, hingga nantinya bermuara pada penetapan rekomendasi dalam rapat paripurna.
Pimpinan DPRD menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam proses pembahasan, agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan dokumen strategis antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari siklus perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. UM
