seputarankita.com – Pembangunan Jalan Prana, Kota Sukabumi, yang baru selesai dikerjakan justru menyisakan sejumlah catatan. Hasil peninjauan dua anggota DPRD Kota Sukabumi mengungkap adanya keretakan pada badan jalan, belum tersedianya drainase, serta perbedaan ketinggian di sisi jalan yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna.
Anggota Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PPP, H. Muchendra, mengungkapkan temuan tersebut setelah melihat langsung kondisi ruas Jalan Prana. Ia menyebut keretakan ditemukan ketika pekerjaan jalan masih relatif baru dan belum lama diresmikan.
Menurut Muchendra, kondisi itu harus segera menjadi perhatian pihak pelaksana. Ia menegaskan, pekerjaan infrastruktur yang baru selesai seharusnya tidak langsung memperlihatkan kerusakan, sehingga bagian yang bermasalah perlu diperbaiki dan dievaluasi.
Tak hanya retakan, Muchendra juga menemukan persoalan pada sistem pembuangan air. Drainase di sejumlah bagian jalan belum tersedia, sementara terdapat perbedaan ketinggian cukup tinggi antara badan jalan dengan sisi jalan.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditangani agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama ketika hujan.
“Kita baru sampai pertengahan sudah ada dua hal yang menjadi catatan dan harus diperbaiki oleh pelaksana, termasuk yang retak. Satu lagi drainasenya belum ada,” ungkap Muchendra.
Ia mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala Dinas PUTR terkait persoalan tersebut.
Bahkan, kebutuhan penanganan bagian pinggir jalan dan drainase akan diupayakan masuk dalam pembahasan anggaran perubahan apabila tersedia anggaran.
Sementara itu, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, memberikan sorotan lebih keras terhadap kualitas pekerjaan.
Ia menilai keretakan pada ruas jalan yang baru dibangun bukan persoalan yang dapat dibiarkan karena berpotensi semakin parah.
Inggu mengingatkan kondisi tersebut akan semakin berisiko ketika musim penghujan tiba. Minimnya drainase dapat membuat limpasan air masuk ke badan jalan dan mempercepat kerusakan konstruksi.
“Retakan yang terjadi di depan Sekolah Pasim tidak bisa ditolerir. Itu tetap harus dibongkar dan diganti ulang,” tegas Inggu.
Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan.
DPRD tidak ingin pembangunan infrastruktur hanya menghasilkan pekerjaan yang terlihat selesai secara fisik, tetapi menyimpan persoalan kualitas yang berpotensi membebani pemerintah dan masyarakat di kemudian hari.
Temuan kedua legislator tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan pelaksana pekerjaan.
DPRD memastikan hasil pembangunan Jalan Prana akan terus diawasi, termasuk memastikan setiap bagian yang dinilai tidak memenuhi standar segera ditindaklanjuti sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.
