seputarankita.com -Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu. Upaya tersebut kembali dibahas dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Forum yang dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta sejumlah kepala daerah dan pejabat kementerian/lembaga.
Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, penanganan kawasan kumuh membutuhkan koordinasi lintas pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Penataan tidak hanya menyasar kondisi fisik, tetapi juga mencakup rumah layak huni, air bersih, sanitasi, persampahan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas umum dan sosial.
Sementara itu, Bobby mengatakan Kota Sukabumi telah menjalankan penanganan kawasan kumuh secara terpadu, salah satunya di Kawasan Cipelang melalui dukungan DAK Tematik 2025.
Penataan tersebut mencakup perbaikan bangunan, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, fasilitas umum dan sosial, hingga konsolidasi lahan yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui sertifikat hak milik.
Untuk 2026, Pemkot Sukabumi kembali mengajukan penanganan di lima wilayah. Dari pengajuan tersebut, tiga wilayah telah mendapat persetujuan, yakni Situmekar, Cikundul, dan Karangtengah, dengan pelaksanaan direncanakan pada 2027.
Berbeda dengan penataan sebelumnya yang memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah, program berikutnya akan melibatkan hibah sebagian lahan masyarakat untuk kebutuhan pelebaran jalan, drainase, dan fasilitas lingkungan.
Pemkot Sukabumi melalui Bappeda dan DPUTR akan membangun komunikasi serta kolaborasi dengan masyarakat agar penataan berjalan optimal.
Bobby berharap penanganan tersebut mampu mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertib, asri, sehat, serta memiliki akses sanitasi dan air bersih yang baik. MS
