seputarankita.com – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukabumi yang kini memasuki usia ke-50 mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki.
Ayep menegaskan bahwa perusahaan pelat merah ini harus bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Tidak boleh ada KKN di PDAM. Kalau masa lalu saya tidak tahu, tapi sekarang jelas: tidak ada keluarga saya di dalam perusahaan ini,” tegas Ayep saat menghadiri peringatan HUT PDAM, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, kerugian perusahaan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Sebab, kerugian yang diderita BUMD akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Jika PDAM rugi, masyarakat ikut menanggung. Maka tugas saya memastikan perusahaan sehat,” ujarnya.
Ayep menyebutkan, pada periode 2022–2024 PDAM sempat menanggung kerugian akumulatif hingga Rp150,02 miliar, rata-rata Rp50 miliar per tahun. Namun kondisi mulai membaik di 2025.
“Alhamdulillah, hingga Juli 2025 PDAM sudah membukukan laba Rp4,4 miliar. Ini bukti keuangan PDAM mulai pulih,” jelasnya.
Dengan tren positif tersebut, Ayep optimistis hingga akhir tahun laba PDAM bisa menembus Rp15 miliar. Ia juga mengingatkan agar BUMD tidak dijadikan alat politik, melainkan dikelola profesional demi kepentingan publik.
Plt. Direktur PDAM Sukabumi, Dian Apriandi, menuturkan bahwa transformasi perusahaan terus dijalankan melalui inovasi.
“PDAM baru harus hadir untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus memperbaiki layanan kepada masyarakat,” kata Dian.
Fokus utama saat ini adalah perbaikan jaringan untuk menekan kebocoran air. Selain itu, PDAM tengah menyiapkan produk air minum dalam kemasan sebagai sumber pendapatan baru.
“Kami menerapkan prinsip progress fast, response fast, action fast. Setiap keluhan pelanggan langsung kami tindaklanjuti,” tandasnya. UM
PDAM Sukabumi 50 Tahun, Wali Kota Ayep Zaki Tegaskan Profesional Tanpa KKN
