Seputarankita.com- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, akhirnya memberikan tanggapan atas aksi ratusan ketua RT dan RW se-Kota Sukabumi yang tergabung dalam Forum Komunikasi RWRT (FK-RWRT) usai menggelar audiensi dengan DPRD Kota Sukabumi.
Dalam keterangannya, Rabu, 21 Mei 2026, Ayep merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan forum, mulai dari keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), evaluasi dana kelurahan, pencairan insentif RT/RW, hingga usulan Dana Abadi Rp10 juta per RT.
Ayep menegaskan, setiap forum atau organisasi yang menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah harus memiliki legalitas yang jelas sebagai bentuk legitimasi kelembagaan.
“Kalau mengatasnamakan forum, legitimasi-nya harus jelas. Dari Kementerian Hukum harus terdaftar. Apapun kegiatan yang ada di Kota Sukabumi harus ada dasar hukumnya,” ujar Ayep.
Terkait tuntutan Dana Abadi Rp10 juta per RT, Ayep memastikan program tersebut tidak memungkinkan untuk direalisasikan karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau masalah dana abadi, di Kota Sukabumi tidak mungkin dilaksanakan. Kalau dilaksanakan akan menjadi temuan BPK. Kita sudah menyelesaikan temuan BPK sejak tahun 2024, saya akan meminimalisir temuan BPK ke depannya,” tegasnya.
Sementara mengenai dana kelurahan, Ayep memastikan pemerintah daerah tetap akan menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku tanpa mengubah kebijakan di luar ketentuan.
“Terkait dana kelurahan, itu sudah ada aturannya dan kita tidak akan mengubah aturan itu,” katanya.
Untuk kelanjutan program P2RW, Ayep menyebut program tersebut masih menjadi bagian dari program lanjutan yang saat ini menunggu kepastian anggaran dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengusulkan anggaran cukup besar ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada kepastian realisasi.
“P2RW ini merupakan program lanjutan. Khusus P2RW, kita tunggu TKD. Saya mengusulkan TKD cukup besar, Rp154 miliar ditambah dana kurang salur Rp54 miliar. Total sekitar Rp210 miliar, sampai hari ini belum ada berita pasti terkait ajuan tersebut. Saya akan segera datang ke Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Sebelumnya, ratusan ketua RT dan RW mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi terkait program lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Mereka meminta DPRD mendorong pemerintah daerah agar melanjutkan P2RW, memperbaiki mekanisme dana kelurahan, mempercepat pencairan insentif, serta merealisasikan Dana Abadi Rp10 juta per RT. UM
