seputarankita.com – Ratusan Pegawai BUOK RSUD R Syamsudin SH (RS Bunut),menggelar aksi protes ke Gedung DPRD Kota Sukabumi. Dalam aksinya, mereka yang merupakan pegawai honorer mengaku tidak terakomodir dalam pelantikan PPPK Paruh Waktu yang dilaksanakan pada hari Jum’at 21 Nopember 2025 kemarin.
Kedatangan pegawai RS Bunut, yang menamai diri Forum komunikasi Adminitrasi dan Non PNS (FKAP) ke Gedung DPRD Kota Sukabumi disambut langsung jajaran Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi dan Jajaran Direktur BUOK R Syamsudin SH. Sabtu 22 Nopember 2025.
Dikatakan Ketua FKAP Noki Kurnia Megantara, dirinya mengaku mewakili 734 orang yang saat ini merupakan pegawai honorer tidak terakomodir menjadi P3k yang dilantik kemarin.
“ Ya kami mendatangi Gedung DPRD, untuk menemui komisi I menyampaikan keluhan kami saat ini. Yang peling menyedihkan, adanya pelantikan p3k kemarin kami tidak mendapat informasi,”jelasnya.
Yang bikin shok. Sambung Noki, pihaknya juga mendapatkan informasi akhir tahun ini pada Desember 2025 tenaga honorer akan dihapuskan bahkan akan dipekerjakan di luar negeri.
“ Padahal dilihat dari masa kerja, kita ada yang 20 tahun bekerja menjadi pelayan masyarakat di bidang kesehatan dimana reward dan perhatian kepada kami, makanya kami meminta hak untuk diperjuangkan komisi I mengusulkan ke Kemenpan RB menjadi P3K dalam waktu dekat ini,”ketusnya.
Lanjut Noki, Kami juga menyayangkan tidak adanya informasi yang utuh dan jelas selama ini mengenai P3K Paruh Waktu. Namun disampaikan tadi informasi tersebut bisa didapat dari website pemerintah dan email namun kenyataan kita tidak mendapat informasi itu.
“ kami menuntut, bila memang tidak terakomodir yang kemarin dilantik 132 orang itukan formasinya diluar bukan di RS Syamsudin mereka mohon dikeluarkan atau dikembalikan sesuai daftar awal mereka,” jelasnya.
Saat ini, dari 734 yang tidak terakomodir diantaranya dokter spesialis sebanyak 22 orang, perawat 234 orang dan sisanya di bagian administrasi hal itu disebabkan oleh tidak adanya informasi tadi.
“ Ini kan hajatnya BKPSDM selaku panitia penyelenggara, bisa memberikan informasi yang utuh door to door untuk memastikan setiap SKPD bisa terdaftar,”tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Iyus Yusuf menagku menyesal dan mempertanyakan kenapa Tenaga Kesehatan di RSUD Bunut tidak terakomodir. Untuk itu, pihaknya mendesak BKPSDM segera mengadakan audensi sejak dari bulan 9 lalu.
“ Kami cukup kaget karena jumlahnya cukup banyak yang tidak terakomodir di P3K kemarin. Makanya kita gelar audensi untuk menjawab harapan mereka karena ini akan menjadi masalah nanti,”bebernya.
Terlebih dikatakan direktur tadi, RS Syamsudin mengungkapkan, mengenai honor sangat mampu karena RS Bunut ini BLUD yang mampu memberikan PAD yang siginifikan.
“ Makanya langsung kita respon, agar cepat diselesaikan pada akhir Desember ini agar mereka diakomodir menjadi P3K,” tukasnya.
Upaya lanjutan yang dilakukan DPRD, lanjut Iyus, setelah mengumpulkan data akan bertemu Walikota agar mengetahui permasalahan ini. Setelah itu langsung ke Kemenpan RB di Jakarta dengan mengajak jajaran Direktur, rekan rekan Forum agar tahu jelas duduk permasalahanya. Pihaknya juga akan menyelidiki, permasalahan informasi yang tersumbat dangan memanggil bagian kepegawaian.
“ Kita akan selidiki terkait informasi yang tersumbat, karena masalahnya ada pada surat edaran yang disampiakan harusnya tidak melalui web namun disampaikan fisiknya langsung,” paparnya. bim
