seputarankita.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo, menggelar reses pertama di wilayah Tabularana guna menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, isu lingkungan hidup, pengelolaan sampah, serta percepatan infrastruktur menjadi sorotan utama yang dikeluhkan warga.
Raden mengungkapkan bahwa masyarakat mempertanyakan kejelasan eksekusi usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah diajukan di wilayah masing-masing. Menanggapi hal itu, ia berjanji akan melakukan pengawalan ketat terhadap usulan-usulan yang masuk, terutama yang bersifat mendesak.
“Banyak masukan mengenai infrastruktur wilayah dan kebersihan. Kami akan lihat seberapa urgensinya dan insya Allah akan terus dikawal ke dinas terkait agar aspirasi konstituen ini bisa segera terealisasi,” ujar Raden Koesoemo saat ditemui usai kegiatan reses.
Waspadai Masalah Sampah dan Overload TPA
Isu persampahan menjadi poin krusial dalam diskusi tersebut. Raden menyoroti adanya pengurangan titik-titik pengumpulan sampah di Kota Sukabumi yang berisiko membuat lingkungan menjadi kumuh jika tidak dikelola dengan baik.
Ia menekankan pentingnya manajemen sampah yang komprehensif mengingat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mulai mengalami kelebihan beban (overload).
“Jangan sampai pengurangan titik pengumpulan atau bak sampah justru membuat kota semakin kotor. Manajemen sampah harus segera diurai karena jika sudah menggunung, ini akan menjadi masalah serius bagi kita semua,” tegasnya.
Dorong Ekosistem Ekonomi Kreatif Lewat Perda Inisiatif
Menyadari keterbatasan sumber daya alam dan mineral di Kota Sukabumi yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 48 kilometer persegi, Raden mendorong penguatan sektor jasa dan perdagangan melalui ekonomi kreatif.
DPRD Kota Sukabumi pun tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif mengenai ekonomi kreatif. Tujuannya adalah membangun ekosistem yang mampu meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat.
“Kita tidak punya sumber daya mineral, maka kita bergantung pada jasa dan perdagangan. Dengan memajukan ekonomi kreatif, kita harapkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Sukabumi bisa meningkat signifikan,” tambah politisi Komisi II tersebut.
Dampak Pemotongan Anggaran Pusat terhadap Infrastruktur
Terkait pembangunan fisik, Raden mengakui adanya tantangan besar akibat pengurangan anggaran dari pusat yang mencapai kurang lebih Rp159 miliar. Hal ini berdampak pada tertundanya sejumlah proyek infrastruktur yang seharusnya dieksekusi tahun ini.
Selain itu, Komisi II juga berkomitmen untuk terus memonitoring kondisi jalan raya, baik yang menjadi kewenangan kota, provinsi, maupun nasional. Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana perbaikan Jalan Merbabu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami akan terus mengontrol dan berkoordinasi. Harapannya, DPRD bisa menjadi jembatan efektif antara masyarakat dan eksekutif (Pemerintah Kota), sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus meningkat,” pungkasnya. Bim
