seputarankita.com – Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacib) menegaskan posisinya bukan sebagai organisasi berbasis keanggotaan, melainkan forum kolaboratif yang mewadahi aspirasi warga dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari ormas hingga LSM.
Koordinator Forwacib, Dadang Jon, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan pihaknya lebih mengedepankan dialog ketimbang aksi turun ke jalan.
Menurutnya, audiensi dengan dinas teknis menjadi jalur utama untuk mendorong solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami tidak melakukan aksi demonstrasi, tapi memilih audiensi ke Dinas PU maupun Disnaker ketika ada persoalan yang butuh kejelasan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu kasus yang sempat mencuat adalah keluhan pelaku UMKM dan KMP yang tidak dapat mengakses program MBG.
Aspirasi tersebut kemudian dihimpun dan disuarakan bersama sejumlah organisasi kepemudaan.
“Ada 14 OKP yang terlibat, dan menunjuk Ujang Taofik sebagai koordinator lapangan untuk menyuarakan persoalan tersebut,” katanya.
Namun demikian, upaya yang dilakukan dinilai belum mendapat respons serius dari pemerintah daerah.
Surat resmi yang telah dilayangkan sejak 6 Maret 2026 disebut belum juga ditindaklanjuti hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri.
“Sampai H-2 bahkan H-1 Lebaran tidak ada jawaban. Ini menunjukkan respons yang sangat lambat,” tegasnya.
Dadang menilai, persoalan dalam tata kelola program MBG di Kota Sukabumi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan keterbukaan semua pihak agar program tersebut tidak menimbulkan polemik di lapangan.
“Kalau kebijakan di atas sudah baik tapi implementasinya bermasalah, tentu hasilnya akan berdampak negatif. Termasuk jika ada dugaan keterlibatan oknum tertentu, itu harus disikapi serius,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Ujang Taofik menyoroti peran legislatif yang dinilai belum optimal dalam merespons aspirasi masyarakat.
Ia berharap DPRD dapat mengambil langkah konkret untuk menjembatani persoalan yang terjadi.
“Seharusnya legislatif hadir sebagai mediator, membantu mencarikan solusi. Tapi sampai sekarang belum terlihat langkah nyata,” ucapnya.
Ia juga mendorong DPRD untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, khususnya pada dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG.
“Pengawasan itu penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Jangan sampai program ini justru merugikan masyarakat,” tandasnya. UM
