seputarankita.com – Pemerintah Kota Sukabumi menegaskan arah pembangunan tahun 2027 semakin terfokus dan terukur melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota.
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menyampaikan bahwa substansi yang disampaikan DPRD selaras dengan rencana strategis pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Menurutnya, keterlibatan langsung dirinya dalam seluruh tahapan Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, menjadi bentuk keseriusan dalam memastikan program yang dirumuskan benar-benar aplikatif dan berkelanjutan.
“Semua tahapan saya ikuti langsung. Ini untuk memastikan apa yang direncanakan bisa terealisasi di 2027 dan berkesinambungan ke 2028,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.
Ia menegaskan, fokus pembangunan diarahkan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, serta pengurangan angka pengangguran. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi baru juga mulai didorong untuk memperkuat daya saing daerah.
“Kita siapkan fondasi ekonomi baru. Tantangan ke depan bisa kita hadapi jika dukungan fiskal berjalan optimal,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menekankan bahwa Musrenbang merupakan titik akhir sekaligus penentu dari seluruh rangkaian proses perencanaan pembangunan.
“Ini bukan sekadar forum seremonial, tapi tahap penajaman dari usulan masyarakat yang sudah dihimpun dari bawah,” jelasnya.
Hasan menuturkan, kebijakan pembangunan yang disusun harus mampu menjawab persoalan riil sekaligus berdampak pada indikator makro daerah.
“Target kita jelas, mulai dari pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, rasio gini terkendali, hingga stunting bisa ditekan. Program harus punya dampak langsung,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat secara nyata.
“Kita ingin program itu katara, karasa, karampa, dan katarima. Jadi bukan hanya terlihat di atas kertas, tapi dirasakan langsung manfaatnya,” ungkapnya.
Menurut Hasan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi pengungkit utama, karena mampu menciptakan efek berantai terhadap pergerakan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Setiap pembangunan pasti memicu aktivitas ekonomi, baik dari sisi tenaga kerja maupun distribusi kebutuhan proyek,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, rumah tidak layak huni, dan akses air bersih telah terpetakan melalui DTKS, sehingga intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
“Data sudah kita miliki, tinggal bagaimana programnya tepat dan menyentuh kebutuhan,” ujarnya.
Hasan pun menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pembangunan.
“Kita ingin masyarakat memahami setiap prosesnya, sehingga ada kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
