seputarankita.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM FIS UMMI menggelar aksi mimbar bebas di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Sabtu, 2 Mei 2026.
Aksi ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bentuk nyata kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi ketenagakerjaan dan pendidikan yang dinilai masih jauh dari harapan.
Momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional dimanfaatkan sebagai ruang refleksi sekaligus tekanan moral bagi pemerintah agar lebih serius menuntaskan berbagai persoalan mendasar.
Di tengah orasi yang silih berganti, mahasiswa menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan yang dianggap belum menyentuh akar masalah.
Aksi berlangsung dinamis. Massa tidak hanya berorasi, tetapi juga melakukan aksi simbolik dengan membakar ban bekas, menciptakan kepulan asap hitam yang menggambarkan kekecewaan terhadap kondisi yang ada.
Bagi mereka, langkah ini menjadi simbol bahwa persoalan yang dihadapi tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menegaskan perlunya kebijakan konkret yang mampu membuka lapangan kerja layak bagi masyarakat.
Mereka menilai berbagai program yang ada belum memberikan dampak signifikan, terutama dalam menekan angka pengangguran di Kota Sukabumi yang masih berada di atas target pemerintah daerah.
Selain itu, isu pendidikan menjadi perhatian serius. Mahasiswa mendesak pemerintah agar segera mengangkat guru honorer menjadi aparatur sipil negara secara menyeluruh, adil, dan transparan.
Massa pendemo menilai, selama ini para tenaga pendidik tersebut belum mendapatkan penghargaan yang sepadan atas dedikasi yang telah diberikan.
Kritik juga diarahkan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai belum berpihak pada buruh.
Menurut mahasiswa, regulasi tersebut justru masih menyisakan berbagai persoalan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja.
Gubernur BEM FIS UMMI, Aldi Aqli, menegaskan bahwa aksi ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Pemerintah perlu lebih peka terhadap kondisi riil di lapangan, terutama terkait kesejahteraan guru honorer yang masih banyak menerima upah di bawah standar,” ujarnya.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan.
Mereka menuntut langkah nyata, bukan sekadar janji atau program simbolik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih adil di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan. UM
