seputarankita.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, hadir dalam acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Audited) Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Auditorium Lantai 5, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moh. Toha No. 164, Bandung, Jumat, 23 Mei 2025.
Kabupaten Sukabumi kembali mengukir prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya berturut-turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., kepada Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, MM, dan Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP.
Eydu menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat aspek penting, yaitu kesesuaian penyajian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Budi Azhar mewakili pimpinan DPRD mengapresiasi peran BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, khususnya Pasal 1 dan Pasal 18 Ayat 2 yang menegaskan kewajiban BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan untuk bahan evaluasi.
Hasil audit BPK kata Budi merupakan hasil kerja sama yang positif antara BPK dan pemerintah daerah untuk memperkuat stabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami berharap hasil ini dapat menjadi dasar evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK sangat membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, karena memberikan dasar yang kuat dan kredibel.Tak lupa, Budi Azhar mengucapkan selamat kepada bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota yang berhasil meraih opini WTP.
Ia berharap para kepala daerah dapat terus memberikan arahan agar pengelolaan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan, serta menjadikan hasil audit ini sebagai landasan perbaikan dan peningkatan daerah ke depan. “Mudah-mudahan capaian opini WTP ini dapat terus dipertahankan dan diperbaiki sebaik-baiknya,” pungkasnya. UM
