seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan, akurasi data menjadi kunci dalam mempercepat penanganan dan penurunan stunting. Data yang valid akan memudahkan pemerintah menentukan sasaran intervensi secara tepat.
Hal itu disampaikan Ayep saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Posyandu Istimewa di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Rabu (26/8/2026).
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus berdasarkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, proses validasi dan pemutakhiran data harus dilakukan secara rutin.
“Data stunting harus di-update. Kalau kenyataannya tidak ada, segera datanya dimasukkan ke Puskesmas setempat dan langsung ke Dinas Kesehatan. Jangan menunggu-nunggu, minggu ini kerjakan,” tegas Ayep.
Ia meminta seluruh lurah bersama jajaran terkait turun langsung melakukan pengecekan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap kasus yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Di Kelurahan Sindangsari, misalnya, tercatat sebanyak 19 kasus stunting. Ayep meminta data tersebut diverifikasi sebelum pemerintah menentukan langkah intervensi.
“Ini penting. Untuk penurunan stunting harus disisir semua oleh Pak Lurah,” ujarnya.
Keseriusan Pemkot Sukabumi juga ditunjukkan melalui peningkatan dukungan anggaran. Anggaran penanganan stunting yang sebelumnya sekitar Rp2,88 miliar meningkat menjadi sekitar Rp4,39 miliar pada 2026.
Anggaran tersebut antara lain mendukung Posyandu dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan stunting di tingkat masyarakat.
Selain dukungan pemerintah, kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak juga melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Kontribusi tersebut disebut setara dengan sekitar 2.800 butir telur setiap bulan.
Ayep menegaskan penanganan stunting harus dimulai sejak usia dini dan dilakukan secara berkelanjutan.
“Penyelesaian stunting ini penting sekali karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Sejak usia dini harus diselesaikan. Itu tugas Pemerintah Kota,” katanya.
Ayep menilai stunting tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian kemiskinan ekstrem, persoalan penyandang disabilitas, keluarga tidak mampu, hingga pengangguran.
“Stunting, kemiskinan ekstrem, difabel, keluarga yang tidak mampu, kemudian pengangguran, ini harus selesai. Itu penyakit yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, Ayep juga mendorong dunia usaha membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
“Difabel harus dijadikan sebagai warga biasa. Dia bisa bekerja dan lain sebagainya. Seluruh perusahaan Sukabumi yang punya karyawan di atas 50, itu wajib satu atau dua orang difabel bekerja,” pungkasnya.
