seputarankita.com – Upaya Pemerintah Kota Sukabumi menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil. Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan berbagai program percepatan penurunan stunting berhasil membawa Kota Sukabumi masuk lima besar daerah dengan kinerja terbaik di Jawa Barat.
Berdasarkan penilaian melalui web monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kota Sukabumi meraih nilai 88,71.
Capaian tersebut menempatkan Kota Sukabumi bersama Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kota Depok dalam jajaran lima daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan karena persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari asupan gizi, sanitasi, lingkungan, hingga pola asuh keluarga.
“Penanganan stunting tidak hanya diintervensi oleh satu dinas saja, misalnya Dinas Kesehatan. Ini kerja bersama, kolaborasi dan konvergensi antara berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi,” kata Nenden, Kamis (8/10/2026).
Koordinasi penanganan stunting dilakukan melalui tim yang sebelumnya dikenal sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan kini mengalami perubahan nomenklatur menjadi tim pencegahan percepatan penurunan stunting.
Tim tersebut diketuai Wakil Wali Kota Sukabumi, sedangkan Bappeda berperan sebagai sekretariat. Sejumlah OPD kemudian menjalankan intervensi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dinas Kesehatan, misalnya, berfokus pada intervensi spesifik melalui berbagai program kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Salah satunya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta pemenuhan gizi bayi dan balita.
Sementara itu, intervensi sensitif dilakukan perangkat daerah lainnya. Dinas Dalduk KB turut mendukung program kependudukan dan keluarga berencana, sedangkan DPUTR berperan dalam aspek sanitasi.
DKP3 juga terlibat melalui program pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu upaya membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.
“Intervensi program, kegiatan dan subkegiatan dari masing-masing perangkat daerah, baik Dinas Kesehatan melalui intervensi spesifik maupun yang sensitif atau tidak langsung,” jelasnya.
Menurut Nenden, nilai 88,71 yang diraih Kota Sukabumi menjadi gambaran dari kerja bersama lintas sektor. Capaian tersebut juga disebut hanya terpaut tipis dengan daerah yang berada di atasnya.
“Capaian 88,71 ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh stakeholder dan perangkat daerah sesuai dengan intervensi spesifik maupun sensitifnya,” ujarnya.
Meski masuk lima besar Jawa Barat, Pemerintah Kota Sukabumi tidak ingin berhenti pada capaian tersebut. Konvergensi program akan terus diperkuat untuk menekan prevalensi stunting sekaligus mendukung target nasional sebesar 14 persen.
Data pemerintah pusat menunjukkan prevalensi stunting Kota Sukabumi mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021 angkanya tercatat 19,1 persen, kemudian menjadi 19,2 persen pada 2022.
Angka tersebut meningkat menjadi 26,9 persen pada 2023, sebelum kembali turun menjadi 19,7 persen pada 2024. Sementara data tahun berjalan masih menunggu proses pengukuran dan penetapan pemerintah pusat.
Nenden menjelaskan, perubahan prevalensi stunting dipengaruhi berbagai faktor. Pengukuran menjadi salah satu indikator, namun kondisi lingkungan, sanitasi, asupan gizi dan pola asuh keluarga juga memiliki pengaruh.
“Banyak faktor untuk penentuannya. Tidak hanya pengukuran, lingkungan sekitar juga berpengaruh, misalnya sanitasi, kemudian gizinya,” katanya.
Bappeda sebagai koordinator terus mendorong setiap perangkat daerah memenuhi target intervensi. Mulai dari memastikan ibu hamil memperoleh intervensi dan makanan tambahan, pemenuhan gizi bayi dan balita, hingga pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.
Di tingkat masyarakat, kader Posyandu juga menjadi bagian penting karena berhadapan langsung dengan keluarga dan kelompok sasaran program.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu faktor pendukung pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran, termasuk bayi, balita dan ibu hamil.
Nenden menyebut persoalan stunting masih ditemukan di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Sukabumi dengan karakteristik dan faktor penyebab yang berbeda. Karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan.
Ia juga mengakui terdapat keterkaitan antara kondisi ekonomi dan stunting, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menentukan.
“Stunting itu identik dengan kemiskinan, tapi belum tentu yang miskin selalu stunting. Ada juga faktor keluarga, di antaranya pola asuh yang salah dalam pemberian gizi, itu mungkin bisa berpengaruh,” pungkasnya.
Penulis dan Editor:
