seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengusung misi besar dalam restrukturisasi keuangan daerah. Dengan target yang ambisius namun terukur, ia optimistis mampu mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi dari angka Rp1,175 triliun menuju target Rp1,4 triliun pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini dipandang sebagai prasyarat mutlak untuk membiayai pembangunan fisik dan infrastruktur yang lebih masif di Kota Mochi tersebut.
Ayep Zaki menjelaskan bahwa selisih sebesar Rp225 miliar untuk tahun 2026 merupakan program jangka pendek yang harus dikejar oleh tim eksekutif. Ia menekankan bahwa kenaikan ini akan bertumpu pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan skema pajak daerah yang baru.
“Target kita adalah menaikkan APBD ke Rp1,4 triliun di 2026. Jika ini tercapai, saya sangat optimistis di 2027 kita bisa menyentuh angka Rp1,5 triliun,” ujar Ayep Zaki saat memberikan keterangan pers, Jumat (6/2/2026).
Pemerintah Kota akan berfokus pada penguatan sektor opsen pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, retribusi sampah di kawasan-kawasan potensial juga akan diperketat penagihannya.
Salah satu poin krusial dalam strategi Ayep Zaki adalah melakukan pergeseran postur anggaran. Ia berencana menurunkan persentase belanja pegawai agar dapat dialokasikan ke belanja modal, khususnya infrastruktur jalan.
“Pemerintah Provinsi menyarankan 7,5% dari APBD dialokasikan untuk sektor ini. Kita akan lihat Kota Sukabumi bisa di angka berapa. Yang pasti, belanja pegawai akan kita turunkan presentasenya, dananya kita alihkan agar porsi pembangunan fisik naik,” tegasnya.
Ia juga menaruh harapan besar pada kebijakan Pemerintah Pusat terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). “Asal regulasi dari Kementerian Keuangan tidak terlalu jomplang, kita bisa meraih target tersebut.”
Namun, Ayep Zaki menyadari bahwa target angka-angka tersebut mustahil tercapai tanpa integritas birokrasi. Ia menekankan pentingnya reformasi internal di jajaran eksekutif sebagai langkah awal.
“Perbaikan harus mulai dari diri sendiri. Sebagai Wali Kota, saya harus memperbaiki diri untuk memperbaiki eksekutif. Kuncinya, eksekutif harus jujur dan amanah. Tidak boleh ada lagi pungli maupun korupsi,” ucap Ayep dengan nada tegas.
Menurutnya, birokrasi yang bersih adalah modal utama untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan sistem yang bersih, konektivitas kota untuk meraih dana bagi hasil akan lebih optimal, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat. Bim
