Seputarankita.com- Anggota komisi II DPRD Kota Sukabumi Inggu Sudeni menyikapi kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi yang dinilai enggan transparan dan terkesan disembunyikan ketika diminta data Wajib Pajak (WP) berpotensi nakal.
Menilisik lebih dalam, politisi Fraksi PKS ini bersama rombongan Komisi II langsung melakukan kunjungan ke dua daerah terdekat yakni Kabupaten Bogor dan Kota Bandung.
“Ya dari hasil kunjungan kemarin. Kita mendapat titik terang, dari dua daerah yang dikunjungi mereka terbuka dan transfaran dan sama-sama mencari solusi dalam penegakan wajib pajak yang berpotensi nakal,”jelas Inggu di Kantor DPRD Kota Sukabumi. Rabu 30 Juli 2025.
Terlebih kata Inggu, Komisi II merupakan penyelengara negara dan mitra dari BPKPD bukan masyarakat umum seperti disampaikan Bapenda Kabupaten Bogor jadi boleh terbuka.
” Begitu juga Kota Bandung, malah Kepala Bapenda berani terbuka memperlihatkan data WP yang nakal, padahal kami bukan berasal dari DPRD Kota Bandung,”tuturnya.
Secara blak-blakan Inggu menerangkan, awalnya keinginan Komisi II meminta BPKPD tidak tertutup karena sedang mengkaji temuan adanya wajib pajak sebuah rumah makan besar yang titipan pajaknya dianalisa diperkirakan RP60-70 juta per-bulan.
“Namun kenyataan yang masuk BPKPD hanya 12 juta per-bulan, padahal kalau dilihat dari kunjungan yang ramai potensi pajak bisa mencapai 60-70 juta/bulannya jelas ada indikasi kecurangan dan data tersebut diberikan dari BPKPD sebagai contoh, kepada kami DPRD”ungkapnya.
Untuk itu, Inggu mengajak BPKPD untuk sama-sama mencari solusi dan harus terbuka dengan DPRD untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang dielukan Wali Kota Ayep Zaki.
” Walikota jangan terkelabui dengan peningkatan PAD hari ini, padahal potensinya jauh lebih besar dari hari ini. Tadi satu contoh yang diberikan BPKPD kemunginan masih banyak rumah makan besar yang lainnya,”tegas Inggu.
Inggu menyimpulkan, BPKPD terkesan menutupi data yang diminta berarti ada apa? Padahal kita bisa kerjasama dan DPRD bisa memberi pandangan dari hasil kunjungan tadi bagaimana mengatasi masalah tersebut.
” Jika BPKPD terus tidak terbuka, kami akan bersurat melalui ketua DPRD Kota Sukabumi kepada Walikota untuk mengevaluasi kinerja pejabat di BPKPD khususnya permasalahan pajak,”ketusnya
