Pemerintahan Ayep–Bobby Dikritik PMII, Dinilai Sibuk Pencitraan dan Minim Aksi Nyata

Pemerintahan Ayep–Bobby Dikritik PMII, Dinilai Sibuk Pencitraan dan Minim Aksi Nyata
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menyoroti kinerja Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilai bisa kehilangan legitimasi / FT: Ist

seputarankita.com – Aksi demonstrasi kembali mewarnai halaman Balai Kota Sukabumi, Rabu, 29 Oktober 2025. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menyoroti kinerja Pemerintah Kota Sukabumi yang dinilai kehilangan empati terhadap persoalan rakyat.

‎Aksi yang mereka sebut “Perayaan Mati Rasa” itu menjadi simbol kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.

‎Menurut PMII, visi-misi serta 19 program unggulan yang dijanjikan saat kampanye justru belum menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat.

‎Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, mengatakan bahwa pemerintah saat ini terjebak pada seremonial dan pencitraan.

“Pemerintah terlalu sibuk dengan klaim keberhasilan tanpa menyentuh realitas di lapangan. Kami menilai arah kebijakan dan efektivitas program perlu dievaluasi secara mendasar,” ujarnya.

‎Bahrul juga menyoroti lemahnya reformasi birokrasi serta munculnya indikasi rangkap jabatan di lingkungan Pemkot Sukabumi, terutama melalui pembentukan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP).

“Rangkap jabatan dan sistem rotasi tanpa meritokrasi adalah kemunduran moral birokrasi. Ini bukan reformasi, tapi justru normalisasi praktik lama,” tegasnya.

‎Selain itu, PMII menilai hubungan antara eksekutif dan legislatif belum mencerminkan semangat kolaborasi demokratis.

“Alih-alih sinergi, justru muncul konflik kebijakan dan kepentingan. Proses partisipasi publik juga masih formalitas tanpa ruang dialog yang berarti,” tambahnya.

‎Dalam pernyataannya, PMII mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pembenahan birokrasi secara fundamental.

‎Mereka juga mendorong perlawanan terhadap praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta memperbaiki layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

‎“Kami juga meminta DPRD Kota Sukabumi membuka hasil kerja Panja TKPP dan Panja Wakaf kepada publik. Jika tidak ada perbaikan sistemik dalam dua tahun ke depan, Sukabumi akan menghadapi stagnasi pembangunan,” tandas Bahrul.

BACA JUGA:  Selama Maret 2025, Warga Paling Banyak Laporkan Fasilitas Umum Lewat SP4N-LAPOR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *