seputarankita.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi pada Rabu, 11 Juni 2025.
Aksi tersebut bertepatan dengan 111 hari masa kepemimpinan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana, yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan dalam hal kebijakan publik dan pelayanan dasar.
PMII menyebut aksi ini sebagai bentuk evaluasi terbuka sekaligus peringatan keras kepada pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam aksinya, massa menyampaikan 12 tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat Kota Sukabumi.
Ketua PC PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, menegaskan bahwa aksi ini bukan semata-mata luapan kekecewaan, tetapi dorongan agar pemerintah segera melakukan langkah konkret menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar.
“Kami menilai kinerja 111 hari pertama pemerintahan Ayep–Bobby masih minim gebrakan, bahkan lebih sibuk dengan kegiatan seremonial dan pencitraan tanpa dampak nyata,” kata Bahrul.
Berbagai sektor dikritisi, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, tata kelola lingkungan, hingga keuangan daerah.
PMII mendesak agar pemerintah menghentikan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, serta segera merealisasikan layanan kesehatan gratis di seluruh Puskesmas dan fasilitas dasar lainnya.
“PMII mengecam segala bentuk praktik kolusi dan nepotisme di lingkungan birokrasi, serta menolak rangkap jabatan struktural yang dianggap menghambat profesionalisme aparatur,” tegasnya.
Dalam aspek lingkungan, pemerintah diminta memperluas dan melindungi ruang terbuka hijau serta meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Di bidang sosial, mereka menuntut peluncuran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan anggaran khusus yang jelas.
Isu pendidikan juga menjadi sorotan penting. PMII mendesak pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, penyelesaian kekosongan kepala sekolah, serta penghentian praktik jual-beli LKS dan pungutan liar di sekolah.
Mereka juga meminta realisasi tunjangan kinerja guru se-Kota Sukabumi, sesuai dengan janji kampanye yang pernah disampaikan pasangan Ayep–Bobby.
Dalam hal tata kelola keuangan daerah, PMII mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap sumber PAD, optimalisasi pengelolaan aset milik daerah, penertiban pajak dan retribusi, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk mengoptimalkan PAD.
PMII juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan PAD yang justru membebani masyarakat, agar arah kebijakan lebih berpihak kepada peningkatan pelayanan publik.
PMII menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal dan mengawasi kinerja Pemerintah Kota Sukabumi hingga seluruh tuntutan tersebut dipenuhi.
Aksi berlangsung tertib dan damai dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Sukabumi terkait aspirasi yang disuarakan. UM
