Seputarankita.com,Sukabumi – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi geruduk Balai Kota Sukabumi, Selasa (23/7/2024). Dalam orasinya, massa mendesak Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji bertindak tegas terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak bisa menjaga netralitas menjelang Pilkada.
Dalamaksinya, massa juga menyinggung perilaku sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi yang terang terangan mendukung bakal calon (balon) Kepala Daerah.
Ketua HMI Cabang Sukabumi, Yudi Nurul Anwar menyebutkan, beberapa ASN bahkan sudah terang-terangan memperlihatkan perilaku tak terpuji sebagai pejabat negara. Pihaknya menuntut, Pj Walikota mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDdan memberikan tindakan tegas bagi ASN yang tidak netral.
Menanggapinya Pj Walikota Kusmana Hartadji mengaku sudah melakukan berbagai upaya menjaga netralitas ASN. Kusmana kerap menerima laporan langsung baik melalui saluran WhatsApp pribadinya maupun dari pesan di platform Instagram,
Terkait ASN yang berfoto bersama bakal calon kepala daerah. Dia telah mengistruksikan Inspektorat untuk memintai klarifikasi, bahkan ada beberapa ASN yang ia hubungi langsung melalui telepon.
” yang bersangkutan, sudah dipanggil inspektur dan diminta klarifikasi, alasan dan sebagainya. Sampai saat ini baru berupa teguran berkaitan kode etik,”tegasnya.
Lanjut dia, Yang selalu kami sampaikan jangan sampai menggunakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang terindikasi sosialisasi bakal calon.
“ ASN di Kota Sukabumi ini cukup banyak, jumlahnya jadi kita kawal sama-sama. Yang penting ASN jangan ikut kampanye,” ujar Kusmana.
Diakui Kusmana, dalam beberapa forum sering menyampaikan peraturan hingga sanksi kepada para ASN yang tak menjaga netralitas di Pilkada. Namun sampai saat ini baru sampai pada sanksi etik dan sanksi moral, karena statusnya masih bakal calon.
“ lebih penting saat ini, meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran terkait netralitas ASN. Dia menguraikan ada upaya menjaga netralitas ASN pada sebelum, saat pelaksanaan, dan setelah Pilkada usai,”tandasnya.
Terlebih, gambar bakal calon sudah bertebaran. Misalkan, masyarakat mengundang yang bersangkutan bakal calon kepala daerah, kemudian meminta sumbangan berupa tenda, sound system, konsumsi dan sebagainya yang difasilitasi dari APBD, itu tidak boleh.
“ Kami terus memantau berbagai perkembangan, hingga berbagai modus yang sekarang sudah terbaca. Perlu diingat, siapapun kepala daerah yang terpilih, ASN tetap jadi ASN,” jelasnya.
Paling baru, Kusmana juga mengaku, mendapat sorotan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait netralitas ASN di Kota Sukabumi. Ada ASN berfoto bersama salah seorang bakal calon kepala daerah, dan foto tersebut sampai ke Kemendagri.
“Foto itu sampai ke Kemendagri. Saya tidak tahu apakah ada intelijen atau bagaimana. Berarti daerah kita ini memang keren, dipantau terus bahkan oleh Kemendagri,” ungkapnya.
