Forum RW Minta DPRD Kawal P2RW, Anggaran Naik Jadi Rp8,9 Miliar

Forum RW Minta DPRD Kawal P2RW, Anggaran Naik Jadi Rp8,9 Miliar
Forum RW se-Kota Sukabumi meminta DPRD mengawal program P2RW. Tahun 2025, anggaran yang sempat terancam dipangkas akhirnya dikembalikan menjadi Rp8,9 miliar agar program tetap berjalan. FT: Ist

seputarankita.com – Forum Komunikasi RW se-Kota Sukabumi kembali menyuarakan aspirasi terkait Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang sebelumnya sempat terancam dihapus. Mereka meminta agar DPRD Kota Sukabumi mengawal janji Wali Kota H. Ayep Zaki untuk memastikan program ini tetap berjalan.

‎Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan sejak awal DPRD sudah mendorong agar P2RW dipertahankan, baik dalam rapat pansus maupun saat pembahasan evaluasi RPJMD oleh Gubernur Jawa Barat.

‎Hasilnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Wali Kota sepakat mengembalikan alokasi dana dari program padat karya sekitar Rp4,5 miliar menjadi anggaran P2RW senilai Rp8,9 miliar.

‎“Insya Allah Senin nanti DPRD akan segera mengetuk palu APBD 2025. Salah satu yang dibulatkan bersama TAPD dan pansus adalah pengembalian anggaran P2RW agar program ini terus berlanjut,” kata Wawan.

‎Program P2RW sendiri sebenarnya sudah tercatat dalam APBD 2025, namun sempat direncanakan dihapus karena catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wali Kota beralasan program padat karya dianggap lebih sederhana dari sisi administrasi.

‎Namun, karena P2RW terbukti baik dan populer di masyarakat, akhirnya dipulihkan dengan catatan penguatan SDM dalam pelaporan administrasi di tingkat RW.

‎DPRD juga menegaskan program ini bukan hanya berlaku saat ini, melainkan berkelanjutan. Bahkan, sesuai janji Wali Kota kepada Forum RW, nilai bantuan per RW berpotensi meningkat dari Rp25 juta menjadi Rp30 juta per RW pada periode berikutnya, dengan syarat laporan administrasi semakin tertib.

‎Sementara isu bahwa P2RW akan diganti dengan “program padat karya” dibantah DPRD. Menurut Wawan, istilah itu bukan berasal dari DPRD, melainkan kemungkinan opini dari luar.

BACA JUGA:  Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Umum Fraksi Tentang RPJPD dan RPPLH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *