seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan bahwa disabilitas, lansia, perempuan, dan anak wajib memperoleh hak yang setara dalam seluruh aspek pembangunan.
Mulai dari infrastruktur fisik hingga layanan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, seluruhnya harus menyentuh kelompok rentan secara adil.
Menurut Ayep, pemerintah memiliki tanggung jawab besar memastikan kelompok tersebut merasakan manfaat pembangunan.
“Disabilitas, lansia, perempuan dan anak-anak harus benar-benar merasakan denyut nadi ekonomi yang tengah diperjuangkan,” ujarnya usai membuka Musrenbang Disabilitas, Lansia, Perempuan dan Anak di Ruper Bappeda, Jumat 14 November 2025.
Ia menambahkan bahwa setiap konsep pembangunan selalu kembali pada kemampuan anggaran.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu menghitung secara cermat kekuatan fiskal yang tersedia, baik dari pusat maupun provinsi.
“Kita akan kembalikan pada kekuatan anggaran. Karena semua ini di luar wewenang saya. Ujung-ujungnya tetap pada anggaran yang kita miliki,” jelasnya.
Ayep juga merespons pemotongan dana TKD untuk Kota Sukabumi. Ia menyebut kondisi tersebut tidak menjadi beban berlebihan dan justru dianggap sebagai tantangan.
“Saya jadi wali kota kan buat bekerja, bukan berleha-leha. Anggap saja itu sebagai tantangan. Yang penting Eselon II, III, IV, camat dan lurah tahu apa yang harus dikerjakan,” tegasnya.
Menjelang akhir tahun, pemerintah kota akan menggelar rapat pimpinan untuk mengukur capaian kinerja seluruh OPD sepanjang 2025 sekaligus menyusun rencana 2026. Ayep memberi sinyal evaluasi ketat.
“Jika kinerjanya kurang baik, siap-siap saja saya rotasi,” katanya.
Ia menutup dengan menyampaikan pentingnya memberikan ruang bagi pejabat muda. Menurutnya, regenerasi birokrasi perlu dilakukan dengan mengedepankan kompetensi dan integritas.
“Calonnya akan banyak berasal dari Eselon III, asalkan mereka berintegritas dan kompeten di bidang masing-masing,” pungkasnya. UM
Wali Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Pemerataan Hak bagi Kelompok Rentan
