seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah akan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik regulasi di tingkat pusat maupun peraturan daerah.
Pemkot Sukabumi kata dia, memiliki perangkat daerah yang lengkap untuk menjalankan mekanisme pemerintahan, mulai dari Sekretaris Daerah, bagian hukum, hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar tim pemerintah kota diberi ruang untuk bekerja secara profesional dan sesuai aturan.
Terkait rekomendasi yang disampaikan pihak lain, Wali Kota menilai hal tersebut sah-sah saja.
Namun jika menyangkut regulasi pusat seperti undang-undang, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah, tetap akan taat pada koridor hukum.
Wali Kota juga mengajak seluruh elemen untuk bersatu membangun Kota Sukabumi. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa kekompakan antara kepala daerah, 35 OPD, dan 35 anggota DPRD.
“Saya mengajak DPRD, OPD, masyarakat, pengusaha, dan insan pers untuk kompak. Kota Sukabumi tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Harus solid,” ujarnya.
Ia menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan gagasan yang konstruktif. Setiap masukan yang murni demi kepentingan kota, menurutnya, akan diterima dan dibahas secara terbuka.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menepis anggapan negatif terhadap langkah-langkah yang diambilnya.
Ia menyatakan fokus utamanya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan masyarakat, memberantas pungutan liar secara internal.
“Suya juga akan memastikan pengelolaan BUMD dan lembaga strategis diisi oleh figur yang berintegritas dan kompeten,” tegas Ayep.
Berbagai program prioritas seperti penurunan stunting, penanganan rumah kumuh, pengurangan pengangguran, hingga perluasan akses pendidikan melalui beasiswa dan Program Indonesia Pintar terus diupayakan, termasuk dengan mencari sumber pendanaan di luar APBD.
“Saya tidak ingin mencetak sarjana yang akhirnya menganggur. Beasiswa harus berujung pada kepastian kerja. Itu komitmen saya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama dia juga menegaskan bahwa seluruh mekanisme terkait rekomendasi dan dinamika yang berkembang akan diserahkan pada prosedur yang berlaku, sembari tetap membuka ruang dialog dan diskusi dengan semua pihak demi kemajuan Kota Sukabumi. (Bimo)
