seputarankita.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatatkan performa impresif sepanjang tahun 2025. Perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia ini membukukan total volume penjaminan sebesar Rp214,73 triliun, sebuah angka yang mempertegas peran strategisnya dalam memperkuat ekosistem UMKM dan koperasi (UMKM-K) di tanah air.
Pencapaian ini tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Volume penjaminan tersebut berhasil menjangkau 4,90 juta pelaku UMKM-K di seluruh penjuru Indonesia. Lebih jauh lagi, dukungan penjaminan ini memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap sektor ketenagakerjaan dengan menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja.
Plt Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, mengungkapkan bahwa peran Jamkrindo sangat krusial sebagai jembatan bagi pelaku usaha yang layak secara bisnis namun terkendala agunan tambahan.
“Penjaminan memiliki peran penting bagi pelaku UMKM-K yang feasible tetapi belum bankable karena keterbatasan akses pembiayaan. Kehadiran Jamkrindo memperkuat kepercayaan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit, sehingga tercipta ekosistem yang lebih inklusif,” ujar Abdul Bari dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/2).
Ia menambahkan bahwa konsistensi Jamkrindo pada tahun 2025 merupakan bagian dari mandat perusahaan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui penjaminan, UMKM-K didorong untuk naik kelas, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperluas pangsa pasar.
Selain menjalankan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jamkrindo juga agresif mengembangkan produk penjaminan non-program yang mencakup.
Khusus untuk Surety Bond dan Kontra Bank Garansi, Jamkrindo memastikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan lebih kredibel dan efisien sesuai ketentuan LKPP. “Kami berkomitmen mendukung ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel,” tegas Abdul Bari.
Menghadapi tantangan ke depan, anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) ini berencana memperkuat transformasi digital. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kecepatan layanan, efisiensi proses, serta akurasi dalam pengelolaan risiko.
Sinergi dengan perbankan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus ditingkatkan guna memastikan manfaat penjaminan dirasakan secara merata, sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Bim
