– Ruang rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi memanas, Rabu, 20 Mei 2026. Ratusan pengurus RW dan RT dari berbagai kelurahan tumpah ruah menyuarakan tuntutan keras kepada pemerintah daerah dan DPRD terkait keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), pembayaran insentif, hingga janji Dana Abadi Rp10 juta per RT yang belum terealisasi.
Audiensi yang digelar Forum Komunikasi RW/RT Kota Sukabumi itu dihadiri sekitar 250 peserta. Mereka datang dengan satu suara, meminta pemerintah tidak menghapus program-program yang selama ini dianggap langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
Koordinator Forum RW/RT Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, memimpin jalannya audiensi yang diterima langsung Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda bersama unsur pimpinan, fraksi, komisi hingga anggota DPRD lainnya.
Sejak awal forum berlangsung, suasana sudah dipenuhi nada kritik. Para ketua RW dan RT menilai keberadaan P2RW selama ini terbukti membantu pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, mereka menolak jika program tersebut dihentikan akibat alasan fiskal daerah.
Tak hanya soal P2RW, peserta juga menyoroti keterlambatan pembayaran insentif RT/RW, Posyandu, Linmas hingga marbot yang dinilai semakin memberatkan para pengurus lingkungan.
“Kami ini ujung tombak pelayanan masyarakat, tapi hak kami sering terlambat,” ungkap salah satu peserta audiensi.
Sorotan tajam juga diarahkan pada pengelolaan dana kelurahan dan polemik wakaf uang. Sejumlah peserta meminta penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tidak lagi menggunakan pola kontraktual yang dinilai menyulitkan masyarakat.
Dalam forum itu, beberapa perwakilan RW bahkan mempertanyakan nasib janji politik Dana Abadi Rp10 juta per RT yang hingga kini belum terealisasi.
Nada keras muncul ketika peserta mulai menyinggung kemungkinan aksi lanjutan. Mereka mengaku siap kembali turun ke jalan apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat kepastian setelah Iduladha mendatang.
Menanggapi tekanan tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, memastikan DPRD mendukung penuh kelanjutan P2RW dan siap mengawal program itu masuk dalam pembahasan anggaran perubahan.
Menurutnya, DPRD sejak awal telah merekomendasikan agar program pemberdayaan masyarakat itu tetap dipertahankan karena manfaatnya sudah dirasakan langsung warga.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak stabil akibat pemangkasan transfer pusat ke daerah yang mencapai sekitar Rp159 miliar. Namun DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan program prioritas masyarakat.
“P2RW ini bukan sekadar program, tapi kebutuhan masyarakat,” tegasnya di hadapan peserta audiensi.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Fery Sri Astrina, menjelaskan keterlambatan pencairan insentif dipengaruhi perubahan sistem dan nomenklatur anggaran hibah.
Sedangkan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyebut kebutuhan anggaran P2RW mencapai sekitar Rp8,9 miliar dan diupayakan masuk dalam APBD Perubahan 2026.
Tak hanya itu, DPRD juga menyatakan dukungan terhadap evaluasi dana kelurahan dan menegaskan rekomendasi panja terkait wakaf uang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Audiensi kemudian ditutup dengan penandatanganan fakta integritas antara DPRD dan Forum RW/RT sebagai bentuk komitmen mengawal seluruh tuntutan masyarakat.
Meski demikian, Forum RW/RT menegaskan perjuangan mereka belum selesai. Mereka memastikan akan terus mengawal realisasi hasil audiensi dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan yang disampaikan kembali diabaikan. UM
