seputarankita.com – Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan inspeksi mendadak sekaligus monitoring terhadap PT Indolakto Plant C3 di Kecamatan Cicurug pada Minggu (8/3/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa raksasa industri pengolahan susu tersebut tetap berjalan di atas koridor regulasi dan perizinan yang berlaku.
Didampingi perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), para wakil rakyat meninjau langsung kesesuaian tata ruang dan kelengkapan administrasi perusahaan.
Proses Perpanjangan Izin di Level Provinsi
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, memberikan apresiasi terhadap sikap manajemen perusahaan yang dinilai terbuka dan kooperatif. Berdasarkan hasil tinjauan, diketahui bahwa PT Indolakto tengah melakukan pembaruan sejumlah dokumen legalitas yang telah habis masa berlakunya.
“Pihak perusahaan menunjukkan itikad baik. Saat ini, proses administrasi perpanjangan izin sedang bergulir di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Iwan di sela-sela kunjungannya.
Ia menambahkan bahwa percepatan penerbitan izin tersebut sangat dinantikan agar operasional perusahaan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak terhambat kendala birokrasi.
Selain perizinan operasional, fokus pemantauan juga tertuju pada aspek keselamatan kerja melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Mengingat masa berlaku SLF bangunan industri adalah lima tahun, PT Indolakto dilaporkan sedang dalam tahap pengurusan perpanjangan sertifikat tersebut.
“Perpanjangan SLF ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen vital untuk memastikan seluruh fasilitas produksi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasional,” tegas Iwan.
Kunjungan kerja ini ditegaskan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketertiban tata ruang. Iwan berharap kepatuhan PT Indolakto dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di Kabupaten Sukabumi.
“Jika regulasi dipatuhi, iklim investasi akan sehat. Dampaknya tentu kembali ke masyarakat, baik dari sisi lapangan kerja maupun kepastian hukum di daerah,” pungkasnya.(Bim)
