seputarankita.com –Â Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi membuka seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi tiga pos eselon II yang kosong memicu kritik dari pengamat kebijakan publik. Seleksi ini dinilai rentan terjebak dalam pola lama yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Adapun tiga instansi yang saat ini dilelang adalah posisi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Pemerhati Kebijakan Publik Sukabumi, Ari Igo Amos, mengkhawatirkan proses seleksi terbuka ini kembali menjadi skema formalitas. Ia menduga kuat bahwa pemangku kebijakan di internal Pemkab sebenarnya sudah mengantongi nama-nama tertentu yang akan menduduki jabatan tersebut sebelum proses seleksi selesai.
“Tampaknya rentan masih seperti seleksi terbuka JPT Pratama yang pertama. Jangan sampai proses ini hanya untuk memenuhi aturan formal, sementara figur yang terpilih sudah ‘dipesan’ sejak awal,” ujar Ari kepada awak media, Selasa (3/2/2026).
Ari menekankan bahwa keterlibatan publik dalam proses seleksi sangat minim. Padahal, masukan dari elemen masyarakat seperti aktivis LSM, pers, hingga pengamat kebijakan sangat diperlukan untuk memotret rekam jejak serta kemampuan komunikasi calon pejabat.
Ia menyarankan Bupati Sukabumi agar lebih berani melakukan inovasi dalam proses seleksi, termasuk melakukan pra-seleksi yang menyerap pendapat masyarakat.
“Figur eselon II ke depan bukan hanya soal pangkat, tapi harus komunikatif, memiliki konsep kuat, dan kemampuan lobbying yang mumpuni. Ini kunci untuk mewujudkan visi Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah),” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan adanya potensi penumpang gelap yang membawa kepentingan pragmatis dalam proses mutasi dan rotasi kali ini. Ari merujuk pada isu-isu miring yang sempat mencuat pada masa awal kepemimpinan Asep Japar – Andreas.
“Perlu pengawasan ketat terhadap oknum-oknum tertentu. Jangan sampai ada isu miring seperti pelantikan terdahulu yang kembali terulang. Transparansi adalah harga mati agar hasil seleksi benar-benar kompetitif dan kredibel,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses seleksi JPT Pratama di lingkungan Pemkab Sukabumi masih terus bergulir dan menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Bim
