seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan kesiapannya untuk bersikap terbuka terkait data-data pemerintahan yang selama ini dianggap tidak transparan. Dalam wawancara langsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Sabtu (02/08), Ayep menyebut dirinya tidak akan menutup-nutupi informasi, terutama menyangkut dua instansi penting yaitu PDAM dan RSUD R. Syamsudin SH (Bunut).
“Saya mau buka-bukaan tentang PDAM, tentang Bunut. Dibuka, cuman tolong yang nanya juga harus paham dengan ilmu keuangan. Kalau yang bertanya tidak paham tentang ilmu keuangan, susah saya ngejawabnya karena kalaupun dijawab juga gak akan paham,” ujar Ayep.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi kritik yang menuding kepemimpinannya tertutup dalam pengelolaan data publik, khususnya terkait BUMD dan pelayanan publik strategis. Ia menekankan pentingnya pemahaman teknis agar diskusi dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah bisa dilakukan secara objektif.
Selain itu, Ayep juga menyarankan agar masyarakat maupun pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah melakukan perbandingan yang adil dengan periode sebelumnya. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini menunjukkan berbagai perubahan, termasuk dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bertanya masalah PAD, lihat dulu Undang-Undangnya, aturannya, dan lain sebagainya. Bandingkan kerja wali kota sekarang dengan sebelumnya. Kalau yang sekarang ada perubahan atau tidak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ayep menegaskan bahwa prinsip transparansi tetap dipegang, namun dengan syarat bahwa permintaan data berasal dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita transparan. Makanya saya sangat senang jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu,” pungkasnya.
Pernyataan terbuka ini menjadi sinyal bahwa Pemkot Sukabumi membuka ruang dialog, namun tetap menekankan pentingnya akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan publik. (SZ)
