Wali Kota Sukabumi: BLUD dan BUMD Harus Jadi Motor Peningkatan PAD

Wali Kota Sukabumi: BLUD dan BUMD Harus Jadi Motor Peningkatan PAD
Semangat Ayep Zaki, Menyuarakan Tekad Memperbaiki Ketahanan Fiskal Daerah di Sampaikan saat Bertemu Wamendagri Bima Arya Kala Menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Surabaya / FT: Diskominfo Kota Sukabumi

seputarankita.com – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyuarakan tekad memperbaiki ketahanan fiskal daerah saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Surabaya.

Dalam momen strategis itu, Ayep berbicara langsung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, mengenai arah kebijakan fiskal Kota Sukabumi.

“Kami dalam proses membangun fiskal yang kuat dari kondisi yang masih lemah. Saya sampaikan langsung kepada Wamen, kita akan ikuti arahan pusat. BLUD dan BUMD harus menghasilkan, dan itu saya tegaskan juga ke Direktur Keuangan,” ungkap Ayep.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi kinerja unit usaha daerah seperti RSUD R. Syamsudin SH (Bunut), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi, PDAM Tirta Bumi Wibawa, dan PD Waluya.

Upaya ini, kata Ayep, bukan rencana sesaat. Penguatan PAD dan restrukturisasi BLUD–BUMD telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Strategis Pemerintah Kota Sukabumi.

Sebagai bentuk keseriusan, pihaknya telah membentuk Tim 11 yang bertugas khusus untuk mendongkrak PAD. “Tim ini akan mengawal strategi peningkatan PAD. Mudah-mudahan langkah kita selaras dengan pusat dan Ketua Apeksi,” tambahnya.

Ayep juga menekankan pentingnya sinergi semua pemangku kepentingan. “Soliditas Forkopimda sangat penting. Pemerintah kota, Kapolres, Kejaksaan, DPRD, dan Pengadilan Negeri harus satu suara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ayep turut menyampaikan progres pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Sukabumi. Struktur kepengurusan koperasi yang terdiri dari dua pengawas dan lima pengurus tengah dirancang.

Dana Abadi senilai Rp10 juta per RT juga direncanakan menjadi bagian dari modal koperasi tersebut. “Semuanya sedang disusun, dan mekanismenya akan mengikuti aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya. UM

BACA JUGA:  Wali Kota Sukabumi Fokus Bangun Ekosistem Ekonomi Kolaboratif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *