SeputaranKita.com, SUKABUMI- Puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Sukabumi Beunta, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Senin (12/8/2024)
Dalam aksinya, mereka menuding Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 yang dilakukan secara online terdapat kecurangan. Terlebih sistem zonasi yang ditetapkan itu penuh kebohongan.
” Kami punya alat bukti, baik.PPDB maupun Zonasi itu bohong. Bahkan kepala sekolah, kalau ditanya permasalahan itu menyalahkan link, kalau link itu kan mesin,” tutur kordinator aksi Syah Arif usai aksi.
Selain itu, permasalahan zonasi warga terdekat juga tidak diterima di sekolah tersebut. Dan berupaya mengelak bahkan menghindar.
“Bahkan untuk memverifikasi murid yang masuk atau tidaknya bukan Provinsi melainkan sekolah, ini bukan manipulasi lagi tapi terjadi kejahatan,”kata dia.
Lanjut dia, dengan kejadian ini ada psikologis anak yang diabaikan padahal pendidikan adalah hak anak bangsa.
“Itu terjadi dari SMA 1 sampai 5, SMK 1 sampai 4, kejahatan ini harus dibongkar sampai ke komitenya,”tegasnya.
Bahkan sampai hari ini, kami belum menandatangani Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) yang kami anggap itu Pungutan Liar (Pungli).
” Hari ini, Komite tegak diperaturan Pergub 44 Nomor 13, Tidak boleh menerima uang dari wali siswa tapi ini malah seenaknya,”bebernya.
Sebelumnya juga , aksi kita mendatangi Kepala Cabang Dinas (KCD) provinsi untuk berkomunikasi mereka juga bingung ketika buka-bukaan salahsatunya SMA1.
“Kita sudah buka-bukaan salah satunya SMS 1, Semua ngaco Sekarang kalau saya buka dari Jonasi, 50 persen berarti ada 222 orang itu tidak benar semua, katanya ada jalur langit, atai istilah Offland,” tandasnya.
Jadi tuntutan kami, kata dia, kami menyatakan sikap mosi tidak percaya kami minta semua sistem ini oknum-oknumnya dibubarkan saja.
” Bubarkan KCD, bubarkan Komite, pecat kepala sekolah, laporkan dan tangkap, salah satunya comtoh Kepala SMK 4 tahun lalu,”ketusnya.(ms)
