seputarankita.com – Pemerintah Kota Sukabumi tengah mematangkan aturan teknis penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.
Regulasi tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan menunggu persetujuan Wali Kota sebelum diberlakukan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi telah menyusun draft surat edaran yang akan menjadi pedoman pelaksanaan WFH di lingkungan pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara terburu-buru tanpa kajian yang matang.
Menurutnya, penerapan WFH perlu dilihat secara komprehensif, terutama dari sisi efektivitas dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
“Kalau memang ini tindak lanjut dari kebijakan pusat, tetap harus ada evaluasi. Jangan sampai penerapannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Ia menilai, tujuan penerapan WFH saat ini berbeda dengan masa pandemi. Jika sebelumnya untuk menekan penyebaran COVID-19, kini lebih diarahkan pada efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Karena itu, menurutnya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan opsi lain yang bisa mencapai tujuan serupa.
Sejumlah alternatif yang disoroti antara lain mendorong ASN menggunakan transportasi umum serta penerapan hari bersepeda ke kantor.
“Saya optimistis, langkah ini dapat menekan mobilitas kendaraan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Feri, 3 Maret 2026.
Feri juga menekankan pentingnya regulasi teknis yang rinci, terutama bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Layanan seperti pembuatan KTP harus tetap berjalan optimal. Ini yang harus diatur jelas dalam kebijakan,” tegasnya.
Ia pun mendorong agar pelaksanaan WFH nantinya dievaluasi secara berkala. Jika dalam praktiknya dinilai tidak efektif atau berdampak pada menurunnya kualitas layanan, pemerintah diminta segera melakukan penyesuaian.
“Intinya, kebijakan ini harus tepat sasaran. Kalau tidak efektif, segera cari solusi lain yang lebih relevan,” pungkasnya. UM
