seputarankita.com – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) terus menghadapi jalan buntu.
Kawasan yang menjadi pusat aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) ini dinilai sebagai titik paling sulit ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mitranya Dinas Perhubungan.
”PKL di Ahmad Yani itu bandel-bandel. Sudah diarahkan ke gang sekitar, tapi begitu tidak ada petugas, mereka balik lagi ke badan jalan. Ini bikin macet,” ujar Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, Kurnia Rahmandani, Jumat, 1 Agustus 2025.
Dani menyebut, strategi klasik “kucing-kucingan” antara petugas dan PKL terjadi hampir setiap hari, memperlihatkan betapa sulitnya menjaga ketertiban tanpa dukungan penuh dari pelaku usaha informal tersebut.
Tak hanya PKL, pengemudi ojek daring juga ikut memperparah situasi dengan tetap menaikkan dan menurunkan penumpang di zona larangan. Sehingga menyulitkan bagi warga pejalan kaki yang menggunakan bahu jalan.
”Kami tak bisa patroli tiap menit. Makanya, sudah koordinasi dengan Dishub untuk memperkuat pengawasan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penertiban bukan bentuk pemberangusan. Pemkot tetap berpihak pada PKL, namun penegakan aturan termasuk Perda Nomor 10 Tahun 2013 tetap harus berjalan. Sejak 2015, sosialisasi dan pendekatan persuasif terus dilakukan.
“Satpol PP menjalankan fungsi penindakan. Pembinaan tetap di bawah Komindag,” jelasnya.
Dengan keterbatasan personel, Satpol PP menerapkan sistem plot waktu di jam-jam rawan. Tiap regu hanya terdiri dari enam hingga tujuh petugas, dibantu oleh personel Polper saat jeda istirahat.
Dani pun menilai bahwa sistem pengelolaan ketertiban kota sudah saatnya beralih ke pendekatan digital yang lebih adaptif dan efisien, menggantikan pola lama yang mulai kedodoran menghadapi tantangan di lapangan. UM
Ahmad Yani Masih Semrawut, Satpol PP Akui Penertiban PKL Alami Jalan Buntu
