seputarankita.com – Proses seleksi jabatan direktur utama (Dirut) sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Sukabumi kembali menuai sorotan. Salah satu kritik datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia mempertanyakan komitmen Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, terhadap prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (21/07/2025), Danny menyatakan keprihatinannya atas minimnya transparansi dalam proses seleksi beberapa BUMD. Ia bahkan menduga adanya praktik penunjukan langsung yang tidak melalui mekanisme terbuka dan adil.
“Saya menyangsikan proses penunjukan Dirut BUMD dilakukan secara transparan dan adil, termasuk proses seleksinya. Kita ketahui kan, BUMD di Kota Sukabumi ada tiga, dan dua di antaranya sudah dilakukan proses seleksi yang justru dipertanyakan transparansinya,” ujar Danny.
Lanjutnya, secara khusus menyinggung soal PD Waluya yang menurutnya belum jelas apakah pernah melalui proses seleksi terbuka atau tidak. “PD Waluya, apa ada seleksinya?” tegas Danny mempertanyakan prosesnya.
Tak hanya itu, ia juga mengkritisi proses seleksi di BPR Kota Sukabumi. Menurut informasi yang ia terima, hasil seleksi terbaik justru tidak diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Padahal akan lebih baik jika dua atau tiga nama hasil seleksi diajukan ke OJK. Biar OJK yang menentukan siapa yang terbaik,” beber Danny.
Lebih lanjut, ia menyoroti inkonsistensi antara pernyataan Wali Kota tentang keterbukaan dan praktik di lapangan. “Baiknya Pak Wali Kota tidak terlalu sering menyampaikan soal keterbukaan transparansi, kalau prakteknya tidak seperti itu,” ungkapnya.
Danny juga menyoroti rencana seleksi terbuka untuk direktur baru PDAM Kota Sukabumi, yang menurutnya harus benar-benar bebas dari intervensi politik.
“Jangan hanya lips service, tapi kenyataannya jauh api dari panggangannya. Yang sudah-sudah juga masih dilingkaran beliau, kan?” sindir Danny tajam.
Meski secara politis kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengangkatan direksi BUMD, Danny menekankan pentingnya pendekatan teknokratik dan birokratik dalam seleksi tersebut.
“Walaupun secara politis itu haknya, kita harus melihat seberapa efektif mekanisme seleksi terbuka itu. Seleksi sebaiknya dilakukan dengan pendekatan teknokrat dan birokrat. Jauhkan dari pendekatan politis semata,” pungkasnya.
Dengan sorotan ini, DPRD Kota Sukabumi mengisyaratkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kinerja eksekutif, terutama dalam pengelolaan dan penunjukan pimpinan BUMD yang seharusnya dilakukan secara profesional, terbuka, dan berintegritas. SZ
