seputarankita.com – Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Taufik Hidayah, memberikan tanggapan usai ratusan pegawai non-ASN Badan Usaha Otonomi Khusus (BUOK) R Syamsudin SH (RSUD Bunut) melancarkan aksi protesnya ke DPRD Kota Sukabumi terkait kinerja BKPSDM yang dirasakan tidak adil.
Taufik mengklaim, pihaknya telah melaksanakan amanah undang -undang tentang penataan Tenaga non-ASN untuk menjadi ASN.
” Stakeholdernya, dipusat ada didaerah juga ada. Maka muncul ada panselnas dan Panselda. Kami hanya implementator menjalankan kebijakan pengaturan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN),”terangnya, Usai mengahidiri audensi dengan pegawai honor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Syamsudin SH. Sabtu kemarin.
menurutnya, sampai bulan Nopember 2025 ini ada 1,827 tenaga Non-ASN yang ditata menjadi ASN.
” Namun dalam perjalanan, masih banyak teman-teman Non-ASN yang belum terakomodir salah satunya yang paling banyak dari RS Bunut,”katanya.
Sambung dia, perjalanan panjang sejak awal diikuti. mereka (pegawai bunut) prosesnya melalui jalur khusus afirmasi. Sedangkan kalau ASN itu dibuka untuk masyarakat luas.
” Pada 2022 lalu, kita data pegawai non-ASN, mungkin saja teman-teman Honorer dan Tenaga Harian Lepas yang dilantik masuk datanya dari dulu melalui SSC ASN BKN,, bukan didata kami ,”terangnya.
Sekaitan dengan kekhawatiran tentang informasi penghapusan honorer akhir Desember 2025, Taufik mengaku, belum.ada keterangan resmi dari Kemenpan-RB.
” Narasi – narasi tadi memang sudah keluar, hingga terakumulasi Desember 2025 ini. Menurut saya, perkataan keputusan pejabat publik harus berdasarkan aturan yang dibaca. Jadi kita masih menunggu aturan yang sudah diundangkan biasanya dari Kemenpan-RB,”bebernya.
Terlebih, di Kota Sukabumi ada 30 Perangkat daerah dengan permasalahan yang sama, salahsatunya RS Syamsudin sendiri dibawah perangkat daerah Dinas Kesehatan.
” Kami sudah jalankan distribusi informasi secara terbuka melalui jaringan website, IG bahkan secara periodik.disampaikan juga ke SKPD masing melali Kepegawaian maupun bagian umum,”katanya.
Ssmsntara itu, Direktur BUOK RSUD R Syamsudin SH, Yanyan Rusyandi membenarkan mereka merupakan pegawai BLUD.
” Ya mereka ingin statusnyaP3K paruh waktu, tentunya bukan kewenangan kami,”bebernya.
Mengenai mis informasi, Lanjut Yanyan, di internal tersendat. Makanya akan kami dalami kenapa pihak subag kepegawaian tidak meneruskan informasi-informasi
seperti di SKPD lain.
” Mengenai tuntutan pegawai BLUD tadi kami sudah fasiltasi dan menjadi ranah komisi I DPRD dan siap memdapingi. Mengenai penggajian, bila mereka memang diangkat p3k di tahun depan BLUD sudah siap seperti sebelumnya,”ucapnya
Yanyan memastikan, meski pegawainya menggelar aksi ini namun pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Saya sudah cek tadi, baik di pelayanan UGD, kamar bedah maupun rawat inap operasional tetap berjalan. Mereka yang aksi sekarang ini, ada yang memang libur ada juga yang lepas piket,”pungkasnya. Ms
