Seputarankita.com – SUKABUMI – Setelah dilantik oleh Kepala Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina resmi menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi. Jabatan tersebut mengisi kekosongan yang terjadi lebih dari sebulan setelah pengunduran diri sebelumnya. Dia merupakan anggota Fraksi Partai Golkar perempuan, merasa sangat bangga dapat menjadi Pimpinan DPRD pertama perempuan di Kota Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, Feri mengungkapkan tekadnya untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan di daerahnya.
“Mohon doa dan masukan dari seluruh warga Kota Sukabumi agar nilai dan harapan yang kami perjuangkan dapat terwujud. Tentu, perjuangan ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam kepemimpinan serta kesadaran kritis terhadap pembangunan berkelanjutan,” ujarnya kepada awak media pada Selasa (3/12/2024).
Feri juga menekankan pentingnya keberadaan perempuan dalam struktur legislatif untuk memperkuat peran wanita. Sebagai salah satu dari tujuh anggota perempuan di DPRD Kota Sukabumi, Feri berharap dapat membawa perubahan positif dalam proses pengambilan keputusan yang lebih adil dan harmonis.
Selain itu, dalam era digital saat ini, Feri menyampaikan beberapa program unggulannya yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Melalui media sosial, dirinya membuka kesempatan bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka, seperti melalui akun Instagram yang dimilikinya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Feri juga mengungkapkan beberapa temuan dari kegiatan reses yang telah dilakukannya di wilayah Dapil Baros, Cibeureum, dan Lembursitu (Bacile). Masyarakat mengeluhkan berbagai masalah, di antaranya adalah kerusakan bendungan di wilayah Warung Kelapa yang menyebabkan sekitar 20 hektar sawah tidak teraliri air. Selain itu, isu sampah yang belum teratasi dengan baik dan kurangnya dukungan untuk pelaku UMKM juga menjadi perhatian serius bagi Feri.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Feri berkomitmen untuk segera mengusulkan solusi yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat terdampak.
