seputarankita.com – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, bersama Bupati Sukabumi dan Sekretaris Daerah, menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Kamis, 10 Juli di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta.
Rakor tersebut diikuti oleh para kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, dan inspektur dari tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antarlembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan dibuka oleh Pimpinan KPK, dilanjutkan dengan keynote speech Gubernur DKI Jakarta, serta penandatanganan komitmen antikorupsi oleh para pimpinan daerah. Dua sesi diskusi turut dihelat dengan menghadirkan narasumber dari KemenPAN-RB, Bappenas, BPKP, Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Polri.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan dukungannya terhadap program KPK. “Kami siap bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan legislatif dalam pengawasan dan penguatan integritas tata kelola anggaran daerah.
Sejumlah isu krusial mengemuka dalam forum tersebut, seperti dorongan digitalisasi layanan publik, sinergi lintas sektor dalam penegakan hukum, hingga upaya sistematis mencegah korupsi melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal di tiap OPD.
KPK juga mengingatkan pentingnya peningkatan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, penguatan peran inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan internal daerah menjadi salah satu poin penting yang ditegaskan.
Momentum ini diharapkan tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi menjadi langkah konkret dalam menyatukan persepsi dan komitmen antikorupsi antara lembaga legislatif, eksekutif, serta aparat pengawasan. Kolaborasi berkelanjutan dinilai penting untuk menutup celah praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan memperlambat pembangunan.
Di sisi lain, KPK memastikan forum serupa akan digelar secara rutin sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi yang menyasar sistem pemerintahan daerah. Kolaborasi multisektor dianggap sebagai pondasi penting dalam menjaga marwah pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Rakor yang berlangsung sejak pagi tersebut diakhiri pada pukul 16.00 WIB dan menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut strategis yang akan dipantau oleh KPK dalam pelaksanaan teknisnya di daerah masing-masing. UM
Ketua DPRD Sukabumi Hadiri Rakor KPK Bahas Sinergi Antikorupsi
