seputarankita.com – Walikota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi serta para pelaku usaha untuk menjauhi praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi. Langkah tegas ini diambil guna memastikan iklim investasi di Kota Mochi tetap bersih dan kompetitif.
Pernyataan tersebut disampaikan Ayep Zaki dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi. Dalam pertemuan strategis tersebut, Walikota didampingi oleh Wakil Walikota Bobby Maulana dan Sekretaris Daerah Andang Tjahyadi.
Ayep Zaki menekankan bahwa konsekuensi dari praktik koruptif tidak hanya berujung pada jeruji besi, tetapi juga kehancuran karier dan sosial. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau abdi negara, sanksi pemecatan menjadi harga mati yang harus dibayar jika terbukti melanggar hukum.
“Saya mengingatkan agar seluruh pihak menghindari praktik pungli dan korupsi. Tindakan tidak bertanggung jawab ini tidak hanya berurusan dengan hukum, tapi akan merugikan diri sendiri dan keluarga karena ancaman pemecatan sebagai abdi negara,” tegas Ayep Zaki.
Ia mengajak para pengusaha dan pejabat untuk bersinergi menciptakan ekosistem usaha yang transparan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat adalah “pilar sakti” dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.
Selain menyoroti masalah integritas, Pemkot Sukabumi kini tengah fokus pada penataan ruang untuk mempermudah masuknya modal. Dengan luas wilayah sekitar 4.800 hektare, Pemkot berupaya mengoptimalkan lahan yang ada, mengingat sekitar 1.030 hektare merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Walikota mengungkapkan komitmennya untuk menata kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu langkah konkretnya adalah rencana pengembangan kawasan menjadi zona kuning (permukiman/komersial) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan usaha.
Untuk memutus rantai birokrasi yang berpotensi menjadi celah pungli, Ayep Zaki meminta para pengusaha untuk segera mendaftarkan usulan program atau rencana investasi mereka secara resmi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Seluruh perangkat daerah siap memberikan pelayanan terbaik guna mendukung kemudahan berusaha. Kami menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator keberhasilan pembangunan,” tutupnya.
Melalui langkah ini, Pemkot Sukabumi berharap dapat menarik lebih banyak investor yang selama ini mungkin merasa ragu akibat ketidakpastian regulasi atau praktik pungli di lapangan.(Bim)
