seputarankita.com – Ironi pembangunan infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Sukabumi. Kali ini, warga Kampung Cibening, Desa Bantargadung, menunjukkan “taji” mereka dengan membangun kembali jembatan putus secara swadaya, setelah menunggu selama tujuh bulan tanpa kepastian dari pemerintah daerah.
Jembatan sepanjang lima meter di atas Sungai Ciseureh tersebut sejatinya adalah urat nadi penghubung Pasapen-Cibening. Pasca diterjang bencana tujuh bulan silam, akses vital ini dibiarkan merana. Janji manis pembangunan infrastruktur yang kerap didengungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi nyatanya kalah cepat oleh gerakan recehan warga.
“Kami terlalu lama menunggu. Kami tak ingin lagi bertaruh nyawa melewati jembatan darurat yang semakin keropos. Warga sepakat mengumpulkan dana sendiri,” ujar salah seorang warga dengan nada kecewa, Kamis (2/4/2026).
Tamparan Keras bagi Visi Infrastruktur
Bermodalkan uang kas swadaya sebesar Rp7 juta ditambah donasi material dari pihak swasta, warga mulai bahu-membahu mengerjakan konstruksi jembatan. Aksi ini dinilai sebagai pukulan telak bagi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi yang selama ini mengampanyekan penguatan infrastruktur di basis sektor pertanian.
Padahal, wilayah Bantargadung merupakan salah satu lumbung pertanian yang seharusnya menjadi prioritas dalam skema pembangunan daerah. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan warga harus “mengambil alih” peran negara demi keselamatan mobilitas mereka sendiri.
Kades Akui Birokrasi Kalah Cepat
Kepala Desa Bantargadung, Uus Amrullah, tidak menampik bahwa pergerakan warganya jauh lebih progresif dibandingkan proses administratif di pemerintahan. Ia berdalih bahwa pihak desa telah berupaya memasukkan pembangunan jembatan tersebut melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), namun terkendala teknis anggaran.
“Tidak ada pembiaran. Desa terkendala keterbatasan anggaran, apalagi ada pemotongan anggaran desa dari pemerintah pusat,” kilah Uus saat dikonfirmasi.
Meski demikian, pengakuan sang Kades seolah mempertegas jurang pemisah antara kebutuhan mendesak masyarakat dengan lambannya mesin birokrasi. Bagi warga Cibening, catatan pembangunan ini akan selalu diingat sebagai bukti bahwa ketika pemerintah absen, solidaritas warga menjadi satu-satunya tumpuan.
Kini, jembatan tersebut mulai berdiri kembali bukan karena kucuran dana APBD, melainkan dari keringat dan donasi murni masyarakat yang lelah menunggu janji. (Bim)
