Seputarankita.com – SUKABUMI – Di RLPPD tahun 2024, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) mencatatkan hasil evaluasi atas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama dua tahun terakhir, yakni 2023 dan 2024.
Secara umum, capaian tersebut dinilai cukup baik dan konsisten, terutama pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa pelaksanaan program-program strategis di bidang infrastruktur berjalan sesuai perencanaan, meski diakui masih ada tantangan yang perlu segera direspons secara cepat dan tepat.
Salah satu indikator yang menunjukkan kinerja positif adalah penyediaan kebutuhan pokok air minum harian bagi warga, yang berhasil mencapai target 100 persen pada tahun 2023 dan terus dipertahankan pada 2024.
Namun, tantangan muncul pada indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Jika pada tahun 2023 capaian sektor ini berhasil mencapai angka maksimal 100 persen, maka di tahun 2024 mengalami penurunan drastis menjadi hanya 48,66 persen.
Penurunan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan merancang langkah korektif.
Berbagai program infrastruktur yang digulirkan turut mendorong pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) misalnya, dilaksanakan dengan total anggaran sebesar Rp3,87 miliar, dengan realisasi anggaran mencapai Rp3,79 miliar.
Di sisi lain, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SPAM mendapatkan alokasi dana sebesar Rp50 juta dan terealisasi hampir sepenuhnya sebesar Rp49,19 juta, yang seluruhnya bersumber dari APBD.
Untuk penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPAM, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta dan berhasil merealisasikan Rp397 juta.
Perluasan jaringan perpipaan SPAM juga menjadi salah satu fokus utama dengan dukungan dana sebesar Rp3,42 miliar dan realisasi sebesar Rp3,34 miliar, yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang air minum serta APBD.
Sementara itu, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di tingkat kota dan kabupaten menyerap anggaran sebesar Rp4,7 miliar, dengan realisasi Rp4,6 miliar.
Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala kawasan pun berhasil direalisasikan sebesar Rp3,7 miliar dari total alokasi anggaran Rp3,74 miliar.
Tak hanya itu, sektor permukiman berbasis masyarakat juga mendapatkan perhatian serius. Program penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja menghabiskan anggaran sebesar Rp250 juta dengan realisasi Rp235 juta.
Sedangkan untuk penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, anggaran sebesar Rp100 juta terealisasi sebesar Rp95 juta. Subsistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) setempat dialokasikan dana sebesar Rp525 juta dan berhasil direalisasikan sebesar Rp500 juta.
Adapun penyusunan rencana dan strategi teknis SPALD menyerap anggaran sebesar Rp82 juta dengan realisasi Rp72 juta. Secara keseluruhan, anggaran urusan pekerjaan umum pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp8,58 miliar dengan realisasi sebesar Rp8,4 miliar, menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan efisiensi pelaksanaan program.
Sementara itu, untuk urusan perumahan rakyat, capaian SPM tetap terjaga dengan baik. Program penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana mencatatkan pencapaian 100 persen pada tahun 2023 dan 2024.
Begitu pula dengan fasilitasi penyediaan rumah bagi warga yang terdampak relokasi akibat program pemerintah daerah, yang berhasil memenuhi target seratus persen pada dua tahun berturut-turut.
Kinerja ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam memberikan pelayanan publik yang optimal, khususnya di sektor infrastruktur dasar dan perumahan.
Meski masih ada tantangan yang harus diatasi, terutama dalam pengelolaan air limbah domestik, pemerintah tetap menunjukkan keseriusannya untuk terus melakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat. UM
